Waskita Karya berencana menjual semua ruas jalan tol yang dimilikinya untuk mengurangi beban utang. Pengerjaan proyek penugasan pemerintah membuat utang Waskita melonjak empat kali lipat. [Tempo]
PT Waskita Karya (Persero) Tbk berencana menjual semua ruas jalan tol yang dimilikinya, baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun, untuk mengurangi beban utang. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, menargetkan pelepasan konsesi atau divestasi semua ruas jalan tol bisa selesai pada 2025.
Bila sukses, dia menuturkan, Waskita akan melepas beban utang yang timbul akibat membangun semua ruas jalan tol itu senilai Rp 54 triliun. “Memang harus dilepas semua untuk menyelesaikan beban," kata Destiawan dalam jumpa pers, kemarin (5/11/2021).
Menurut dia, penjualan jalan tol merupakan langkah paling penting untuk memangkas utang perseroan.
Dalam rapat kerja di Komisi DPR pada bulan lalu, Kementerian BUMN melaporkan utang Waskita Karya tercatat sebesar Rp 90 triliun per akhir 2020. Jumlah itu terdiri atas Rp 70,9 triliun utang bank dan obligasi, serta Rp 20 triliun utang kepada vendor. Sementara itu, beban bunga utang yang mesti ditanggung sebesar Rp 4,7 triliun.
Hingga bulan lalu, Waskita sudah melego 30-55 persen saham di empat ruas jalan tol kepada investor domestik, seperti PT Pelindo (Persero), maupun investor asing. Hasilnya, Waskita Karya mendapat Rp 824 miliar dari divestasi jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Rp 2,44 triliun dari jalan tol Cibitung-Cilincing, Rp 3,03 triliun dari jalan tol Semarang-Batang, serta Rp 550 miliar dari jalan tol Cinere-Serpong.
Masih ada satu ruas jalan tol lagi yang akan dijual pada tahun ini. Namun belum diungkap nama ruas tersebut.
Penjualan ruas jalan tol merupakan bagian dari langkah-langkah penyehatan keuangan yang sedang dikerjakan oleh Waskita.
Dalam rapat kerja di DPR pada akhir September lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengakui bahwa tumpukan utang Waskita muncul karena berbagai penugasan pemerintah, terutama dalam pengerjaan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Utang Waskita sebelum penugasan itu masih berkisar Rp 20 triliun. “Setelah penugasan memang naik empat kali lipat,” katanya.
Anggota Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, mendesak pemerintah supaya lebih waspada saat menugasi BUMN karya.
Segala bentuk pembangunan berbasis utang, kata dia, harus mempertimbangkan tingkat pemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang. Skenario pengembalian investasinya pun harus kuat dan didasari survei. “Diharapkan tidak akan menjadi beban bagi anggaran belanja negara,” katanya.(Koran Tempo)
Bagi bro @Dennysiregar7 dan gang Cokronya ini suatu kecerdasan, sebuah prestasi. 😆😆😆 https://t.co/iin9FTTmj5
— JusticeMilitia 🇮🇩🛡💉👀. (@HarrisRegar) November 6, 2021
Genius banget ya?😭
— Sufi Knight (@J_Mustofa) November 6, 2021
AWALNYA: KERJA, KERJA, KERJA..
— tukangretweet (@ridwanudin_) November 5, 2021
AKHIRNYA: GOBLOK, GOBLOK, GOBLOK..
NOTE: SENGAJA DI CAPS LOCK, BIAR YANG KERJANYA GOBLOK BACA.. 🤭🤭🤭
Bangun tol pake utang, gak bisa nerusin lalu dijual ..belum cukup juga? Dibebankan ke rakyat pake uang pajak ...
— Yulie Gunawan (@YulieGunawan4) November 5, 2021
Gimana too ? Apa dulu ngga dipikir untung ruginya ? Kesannya Ngasal utang ..ngasal bangun aja ..
Selamat datang oligarki... Membangun dgn dibiayai negara dan di jual kepada swasta...
— fandi ❤🇮🇩❤🇵🇸❤🇲🇾❤ (@fandi_vans) November 5, 2021
Hiduplah Indonesia Raya 😢😢😢