"Ternyata saya pernah jadi Jokower....," kata Farid Gaban dikutip dari status facebooknya, Kamis (11/11/2021).
Farid Gaban membagikan tulisan lamanya yang menyanjung dan memuji Jokowi.
"Pada Januari 2013, memperingati 100 hari Jokowi menjabat Gubernur Jakarta, saya membuat cuitan panjang di Twitter berisi pepujian di bawah ini. Kesederhanaan Jokowi, yang waktu itu saya kira tulus, akan membuat dia potensial menjadi "solidarity maker" yang mampu mengilhami perubahan besar dalam birokrasi pemerintahan," tutur Farid Gaban.
Ternyata Farid Gaban keliru.
"Saya keliru. Sama kelirunya saya ketika mencoba percaya lagi slogan "Revolusi Mental" yang diusung Jokowi ketika mencalonkan diri jadi presiden," kata Farid Gaban.
---
Berikut tulisan lama Farid Gaban yang memuji setinggi langit Jokowi... dan ternyata keliru.
JOKOWI DAN KEBERSAMAAN
Dengan tutur dan lakunya yang sederhana, Jokowi nampak mampu menjadi solidarity maker, membangun kebersamaan. Itu saja sudah penting.
Seratus hari terlalu pendek untuk menilai pejabat publik. Tapi, di bawah Jokowi, kita bisa dilihat bagaimana solidaritas mulai tumbuh. Di Jakarta yang cenderung individualistis, problem perkotaan justru makin kompleks karena individualisme tadi. Individu (betapapun pintar dan mulia motifnya) mustahil menyelesaikan problem yang akut dan kronis.
Problem seperti macet dan banjir hanya bisa dicegah dan dipecahkan bersama-sama, kolektif, lewat kebijakan publik. Jokowi nampak berhasil mengidentifikasi dirinya dengan masyarakat bawah dan membangun ikatan solidaritas bersama mereka. Tapi tak hanya itu.
Dengan gayanya yang santun dan rendah hati, Jokowi juga merangkul gubernur tetangga (Jabar dan Banten) memikirkan masalah Jakarta.
Masalah Jakarta tak bisa dipisahkan dari masalah Bogor, Depok, Bekasi (Jawa Barat) dan Tangerang (Banten). Jokowi tahu itu. Jokowi cukup rendah hati untuk membujuk andil solusi pemerintah pusat, setidaknya dalam kasus banjir kemarin. Peran pemerintah pusat dalam memicu dan memecahkan soal Jakarta sangat besar. Dan Jokowi juga tahu itu.
Dengan dukungan publik yang cukup solid di belakangnya, berkat kepemimpinannya yang populis, Jokowi bisa menandingi mitra kerjanya: DPRD. Melihat dukungan begitu solid di belakang Jokowi, parlemen akan berpikir banyak jika punya niat macam-macam. Mereka akan memilih ikut mendukungnya.
Problem lain bagi Jakarta (dan kota lain) adalah birokrasi. Sulit menundukkan arogansi jajaran birokrasi yang menahun. Namun, dengan gayanya dan dukungan publik tadi, ada potensi untuk mengubah watak birokrasi yang selama ini cuma mau dilayani, bukan melayani.
Dengan birokrasi yang lebih baik dan bersih, Jokowi pada gilirannya punya kekuatan melawan kepentingan pemodal yang kini merusak Jakarta.
Solidarity making mungkin salah satu aspek penting dalam memerintah, khususnya di kota-kota yang makin individualistis. Solidaritas akan menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap kotanya dan peduli pada problemnya.
Hanya jika secara tulus menunjukkan pemihakan kepada masyarakat lah seorang pejabat publik bisa membujuk rakyat ikut menyelesaikan soal. Himbauan seperti "jangan buang sampah sembarangan" atau "pakailah transportasi publik" hanya dilakukan jika rakyat punya rasa memiliki.
Kebijakan publik yang baik membutuhkan masukan ilmu dan teknologi dari orang-orang pintar. Tak cukup hanya dengan sikap merakyat dan blusukan. Lagi-lagi, dengan solidaritas dan dukungan publik tadi, bantuan tulus dari kalangan cerdik pandai akan lebih mudah didapat.
Jokowi takkan mampu menyelesaikan masalah Jakarta yang kronis dan akut. Tapi, solidaritas itu bisa menjadi pintu masuk untuk banyak solusi.
Kesederhanan, kepedulian dan kerja keras pejabat publik sangat penting. Ada banyak orang melakukannya, dengan risiko disebut pencitraan. Ada banyak yang sudah dan mencoba sederhana dan peduli. Tapi, jarang ada yang bisa menyamai Jokowi dalam ketulusannya. Itu kuncinya.
Saya berharap besar Jokowi tak hanya sukses memerintah Jakarta, tapi juga mengilhami calon-calon pejabat publik di daerah lain maupun pusat.*
(fb)
