Berbeda dengan yang dulu, kata Said Didu, pejabat Kemenkeu yang menjaga ketat agar aset negara dan BUMN jatuh ke tangan pihak lain.
Namun, kini pejabat Kemenkeu, kata dia, seakan malah seperti SPG penjualan atau pengalihan aset negara dan BUMN.
"Dulu pejabat Kemenkeu menjaga sangat ketat agar sampai jangan ada perpindahan tangan aset negara dan aset BUMN ke pihak lain," katanya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @msaid_didu pada Minggu, 28 November 2021.
"Sekarang mereka sepertinya menjadi 'SPG' penjualan aset negara dan BUMN," sambungnya.
Terkait hal itu, pemerintah sebelumnya berencana akan oleh menjual sejumlah aset yang dimiliki.
PT Waskita Karya telah menyatakan rencana penjualan jalan tol hingga 2025.
Sementara itu, dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia juga direncanakan ada penjualan aset atau penyewaan jangka panjang untuk mendapatkan anggaran pembiayaan.
Selain rencana penjualan jalan tol dan aset negara yang ada di DKI Jakarta, baru-baru ini pemerintah mengambil keputusan yang mengejutkan tentang pengelolaan Bandara Kualanamu.
Pemerintah melepas hak pengelolaan Bandara Kualanamu kepada India dengan perbandingan saham 49 persen milik pihak lain dan 51 persen milik Indonesia.
Said Didu menyebut semua aset BUMN bisa jadi hilang dengan modus serupa kualanamu.
"Saya menganggap ini persoalan sangat serius. Apabila ini tidak clear, maka bisa terjadi semua aset BUMN hilang seperti modus kualanamu," kata Said Didu di chanel Youtubenya, Minggu (28/11/2021).
SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO:
