Pengakuan yang dimaksud adalah menyebut bahwa penentuan harga PCR turut dibahas oleh Presiden Joko Widodo.
Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (22/11/2021).
“Menteri Erick Thohir mengakui bahwa penentuan harga PCR dibahas bersama Presiden Jokowi,” ujarnya.
Atas dasar pengakuan tersebut, Iwan Sumule mendorong anggota DPR RI untuk tergerak menggunakan hak interpelasi.
“Sepatutnya, DPR gunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, presiden sebagai kepala pemerintahan. Apalagi ada dugaan perbuatan melawan hukum, kolusi dan nepotisme,” tutupnya.
Sebelumnya, Iwan Sumule beberapa waktu lalu sudah melaporkan Erick Thohir dan Luhur Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan kolusi dan nepotisme dalam bisnis PCR.
Sekarang anggota DPR terutama yang ngaku "oposisi' jangan cuma plonga plongo makan gaji buta. Gunakan hak interpelasi anda.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Jangan beralasan jumlah kursi cuma sedikit. Karena pengajuan hak interpelasi syaratnya cuma diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.(*)
