MENTERI AGAMA MENDUKUNG "FREE SEX" DI PERGURUAN TINGGI?
(Oleh: Azwar Siregar)
Mungkin masih banyak Sahabat yang belum paham kenapa PKS dan Muhammadiyah menolak Permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Saya juga awalnya bingung. Ada aturan bagus, kenapa PKS dan Muhammadiyah menolak?
Ok-lah, kalau PKS. Bisa saja ada unsur atau alasan politisnya. Tapi kalau Muhammadiyah, setahu saya Pengurusnya belum "sejorok" Ormas satu lagi yang sekarang terang-terangan menceburkan diri ke Dunia Politik kita yang sangat kotor.
Jadi di Peraturan menteri alias Permen si Mas Menteri", mengatur agar mencegah terjadi kekerasan seksual khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi.
Celakanya, secara tidak langusung Permen Mas Menteri malah seperti mendukung aktivitas seksual suka sama suka alias consensual sex bukan sebagai Kekerasan Seksual.
Menurut Mas Menteri, Kekerasan Seksual adalah aktivitas Seksual tanpa Persetujuan kedua belah pihak. Nah poin utamanya disini.
Artinya, kalau aktivitas seksualnya suka sama suka, ya ngga dilarang. Sekalipun belum ada ikatan Pernikahan. Misalnya mau Kumpul Kebo, sepanjang ngga ada paksaan, ya ngga dilarang.
Nah, Menteri Yaqult sebagai Menteri Agama malah mendukung Permen Mas Menteri seperti ini. Kan kacau?
Memang sih ngga ada di Permen si Mas Menteri yang secara eksplisit memperbolehkan "free sex".
Tapi namanya aturan atau Undang-undang:
KALAU TIDAK DILARANG BERARTI BOLEH ATAU DI PERBOLEHKAN !
Karena Peraturan atau Undang-undang itu fokusnya ke Larangan. Kalau sebaliknya, kita sebut Himbauan.
Saya kira, ini pentingnya kita memiliki seorang Menteri Agama yang memiliki Pendidikan yang cukup. Jadi tingkat pemahaman agamanya maupun tingkat intelektualnya bisa teruji.
Kalau menurut saya, si Yaqut diangkat jadi Menteri Agama hanya karena dia seorang Pimpinan Ormas Kepemudaan yang sangat militan mendukung Pak Jokowi.
Sebaliknya si Nadiem diangkat jadi Menteri Pendidikan karena Pak Jokowi merasa berhutang budi, si Nadiem telah membantu Pak Jokowi membuka "10 juta Lapangan Kerja" bagi rakyat Indonesia menjadi Kang Ojek Online.
Jadilah dua kementerian menjadi Kementerian Banyolan yang para Menterinya selalu sibuk membuat kebijakan-kebijakan Kontroversial. Satu mengaku kementeriannya hanya khusus buat Ormasnya, satu lagi karena latar belakang kehidupannya yang bebas dan bahkan kemudian menikah berbeda agama, jadi menjadikan Agama cuma pelengkap KTP.
Padahal Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan adalah dua Pos Negara yang sangat penting. Kedua Departemen ini membawahi Sekolah-sekolah yang akan mencetak Generasi Muda bangsa ini. Sayangnya pucuk pimpinannya malah diambil Pak Jokowi yang belum teruji.
Revisi Permen-mu Nadiem!
(fb)
