Menurutnya, kedua orang itu beprestasi, makanya ada saja pihak yang iri.
“Orang itu kan kalau banyak prestasinya pasti saja ada yang iri. Pak Luhut dan Pa Erick ini kan selama Covid kelihatan betul perjuangan dan pengorbanannya untuk rakyat. Dan, selama Covid kan juga semua Menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara melakukan hal yang sama," kata Rahmat sebagaimana dilansir KompasTV, Minggu (7/11/2021).
Rahmat lantas menjelaskan soal isu bisnis PCR. Paling tidak dalam isu yang melibatkan Luhut maupun Erick ada dua hal yang harus ditelaah.
Menurutnya, dua hal itu adalah terkait harga PCR dan dugaan keterlibatan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Soal harga, kata Rahmat, itu otoritas milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bukan Menko Marves Luhut Pandjaitan maupun Menteri BUMN Erick Tohir.
“Sedangkan soal GSI itu kan dari awal inisiatif dan kolaboratif banyak pihak dan semangatnya gerakan sosial-kemanusiaan. Sudah dijelaskan oleh Jubir LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan ET (Erick Thohir). Bisa dipertanggungjawabkan," tambah Rahmat.
Ternyata Komisaris BUMN
Ketua GP Ansor Rahmad Hidayat Pulungan ternyata komisaris BUMN.
Dilansir kumparan, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat aktivis GP Ansor Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (KAEF).
Pengangkatan Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen Kimia Farma, telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (18/8/2021).
