Institute for Ecosoc Rights menyayangkan jawaban Presiden Jokowi atas pertanyaan Karishma Vaswani yang tidak adanya penyesalan yang dilakukan pemerintah terkait tingginya angka kematian COVID-19 di Indonesia.
“Jawaban Presiden sama sekali tidak menunjukkan penyesalan terbesar yang dilakukan pemerintahannya terkait tingginya angka kematian," tulis Institute for Ecosoc Rights di Twitter resminya @ecosocrights, Sabtu (30/10/2021).
Jokowi malah ngeles soal kematian dengan fasilitas kesehatan.
"Presiden meletakkan masalah tingginya angka kematian pada kapasitas RS (Rumah Sakit), bukan pada kebijakannya yang abai terhadap ancaman dan sains,” lanjut @ecosocrights.
Mereka menilai bahwa jawaban Jokowi justru menunjukan Pemerintah tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya yang membuat tingginya angka kematian.
“Padahal di tengah pandemi pemerintah terus menerus menyangkal bahwa kapasitas RS terbatas,” katanya.
“Dengan berdalih terbatasnya kapasitas rumah sakit, Presiden justru menganggap kematian tinggi itu sebagai hal yang tidak bisa dicegah dan yang wajar terjadi. Sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya, eh menyesal pun tidak,” tuturnya.
Adapun dalam video yang ditayang ditayang BBCNews, Jokowi ditanya oleh Karishma Vaswani tentang tanggungjawab pemerintah terkait jumlah kematian yang tinggi yakni Indonesia akibat COVID-19.
"Hampir 150.000 orang di Indonesia meninggal karena Covid-19, itu angka yang tercatat secara resmi, angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak daripada itu, meskipun Anda mengatasi [pandemi] dengan lebih baik saat ini, awalnya pemerintah Anda menganggap remeh penyakit ini, dan imbasnya, Indonesia terlambat menyadari bahayanya. Bagaimana pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas kematian ini?" tanya Karishma Vaswani.
Jokowi lantas menjawab tentang fasilitas rumah sakit yang penuh hingga berdampak pada tinggi angka kematian.
“Dulu 56.000 kasus (per hari) memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 (kematian) per hari. Tetapi saat ini, sudah kita bisa tekan, bisa kita kendalikan” ujar Jokowi.
Karishma Vaswani kemudian menanyakan kesalahan Pemerintah Jokowi yang dilakukan hingga terjadi angka kematian yang tinggi. Jokowi kemudian berbicara tentang fasilitas kesehatan yang belum baik.
“Ya, menurut saya (karena) fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata di seluru Indonesia” katanya.
“Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang ingin kita kejar” sambungnya.
Sebagai informasi, melansir data dari worldometers sampai saat ini (01/11/2021) kematian covid-19 di Indonesia mencapai 143.405 orang dari total jumlah positif Covid-19 mencapai 4.244.358 kasus. Itu artinya tingkat kematian Covid-19 di Indonesia sebesar 3,38 persen. Angka prosentasi kematian yang cukup besar.
Bandingkan misalnya dengan Turki. Jumlah kematian 70.611 orang, sementara total kasus Covid-19 mencapai 8.032.988. Artinya tingkat kematiannya 'cuma' 0,88 persen.
Semakin kecil prosentase kematian itu artinya penanganan pandemi yang lebih baik.
Jawaban Presiden sama sekali tdk menunjukkan penyesalan terbesar yg dilakukan pemerintahannya terkait tingginya angka kematian. Presiden meletakkan masalah tingginya angka kematian pd kapasitas RS, bukan pd kebijakannya yg abai thd ancaman & sains. https://t.co/5wP1G3gFeI
— InstitutEcosocRights (@ecosocrights) October 30, 2021
Jawaban Presiden justru menunjukkan pemerintah tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya yg membuat tingginya angka kematian. Pdhl di tengah pandemi pemerintah terus menerus menyangkal bahwa kapasitas RS terbatas.
— InstitutEcosocRights (@ecosocrights) October 30, 2021
Dengan berdalih terbatasnya kapasitas rumah sakit, Presiden justru menganggap kematian tinggi itu sbg hal yg tdk bisa dicegah dan yg wajar terjadi. Sdh tdk bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya, eh menyesal pun tidak
— InstitutEcosocRights (@ecosocrights) October 30, 2021
