“Itu memang acara pemerintah, acara negara. Ada di Jakarta-Bandung, rencananya juga di Palembang, Lombok, dan Manokwari,” kata Michael, Kamis (18/11/2021).
Michael juga mengakui, dalam forum itu dia menjadi ketuanya. Kata dia, Y20 merupakan bagian dari rangkaian acara G20 yang berfokus pada keterlibatan pemuda dari negara-negara G20 dalam perumusan kebijakan strategis.
“Acara ini, semua rangkaian acara siapapun presidennya harus melaksanakan. Kalau tahun ini di Italia, itu juga ada tuh Youth 20 Italia. Bussiness 20 Italia,” imbuhnya.
Sementara pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan G20. Adapun G20 merupakan sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yang terdiri atas 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.
Selama G20 berlangsung, terdapat 117 pertemuan yang dihadiri oleh 39 tokoh di dunia yang dimulai sejak Desember 2021 ini.
“Semuanya itu ada, jadi pemerintah menugaskan berbagai organisasi untuk menyelenggarakan dengan dukungan pemerintah juga di kementerian. Jadi setiap organisasi ini istilahnya ada induk kementeriannya, kemudian ada dana pemerintah daerahnya juga gitu,” jelasnya.
Disisi lain ia pun tak menampik adanya usulan anggaran melalui Dispora DKI senilai Rp 2,7 miliar. Menurut dia, dana itu dikucurkan sebagai bentuk dukungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Youth-20 (Y20) Indonesia.
“Itu memang kegiatan pemerintah juga dan setiap tempat yang jadi tuan rumah ini sudah dibahas terkait dengan bagaimana mendukung acara pemerintah. Ada dukungan dari Pemda setempat untuk mensukseskan acara pemerintah pusat juga,” jelasnya.
Seperti diketahui, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 3,82 miliar untuk kegiatan Forum Internasional Youth 20 Summit 2022. Adapun forum ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar yang kerap mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, anggaran itu diajukan oleh sebuah yayasan kepemudaan yang dipimpin Michael. “Di situ ada juga pimpinan partai dari PSI. Ada PSI di situ Michael Sianipar,” kata Jhonny pada Kamis (17/11/2021).
Jhonny mengatakan, Dispora telah mengajukan alokasi anggaran sekitar Rp 3,82 miliar dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Namun banyak anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar alokasi anggaran dikurangi karena dinilai ada pemborosan untuk acara yang tidak terkait langsung dengan DKI Jakarta.
“Itu awalnya Rp 3 miliar lebih ya, saya kan termasuk juga (keberatan), kan terlalu mahal banget, pemborosan banget sampai sekian miliar,” imbuhnya.
Meski dewan ada yang keberatan, namun Dispora keukeuh alokasi anggaran itu harus tetap ada karena Michael dan kawan-kawan telah melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hingga akhirnya, anggaran disepakati menjadi Rp 2,7 miliar.[Monitor]
