Bandara Kualanamu Dilepas ke India, Indonesia Terancam Bahaya
Oleh: Naniek S Deyang (eks wartawan senior)
Sejak tiga hari lalu saya sebenarnya sudah mau nulis, tapi rasa sedih di dada selalu menggumpal mengalahkan tangan saya untuk bergerak menulis.
Sekali lagi saya sangat sedih, dan tulisan ini bukan kritikan, tapi kekhawatiran saya yang mungkin kelewat lebay sebagai rakyat yang mengkhawatirkan masa depan bangsa ini.
Jauh sebelum Bandara Kualanamu akhirnya dieksekusi pengelolaannya oleh asing (patungan perusahaan Perancis dan India) dengan sisten BOT (build operation transfer), saya sering membahas dulu sebelum pilpres dengan Pak Prabowo, soal bahayanya aset-aset esensial dikuasai asing. Apa aset esensial itu? Di antaranya, bandara, pelabuhan, dan jalan (jalan tol).
Mengapa bahaya? Karena menyangkut pertahanan negara. Sebagai gambaran misalnya Indonesia diserang musuh dari luar atau terjadi invasi asing atas Indonesia misalnya, lha gimana pasukan kita akan mendaratkan pasukannya kalau misalnya bandara-bandara itu dikuasi asing yang mungkin bagian dari sekutu yang menyerang Indonesia?
Bagaimana juga kita akan memberikan bantuan rakyat misalnya di daerah-daerah yang terkepung musuh kalau kita tidak bisa mendaratkan pesawat, menyandarkan kapal-kapal, dan juga melawati jalan-jalan kalau semua pengelolaannya dipegang asing? Kita bisa terpanggang atau terkepung di negeri sendiri, karena bandara, pelabuhan dan jalan dikuasai asing, padahal bisa jadi asing tersebut kelak jadi musuh kita.
Lalu mengapa Pak Prabowo diam setelah ada di dalam pemerintahan bahkan sebagai Menhan? Saya secara pribadi memang tdk sempat bertanya, karena posisi saya saat ini ada di daerah, dan sebagai rakyat jelata masak mau nanya menteri? Namun feeling saya mengatakan, Pak Prabowo tidak diam, pasti berusaha mencegah tapi "tida berdaya". Apalagi saya pernah dengar dari seorang kawan di lingkar Istana, Prabowo seringkali "kalah suara" kalau rapat kabinet, terutama saat menentukan harus dari negara mana membeli alutsista TNI.
Oke kita tadi bicara potensi bahayanya bandara jika pengelolaan ada di tangan asing. Sekarang kita bicara kerjasama Indonesia dengan asing lewat sistem BOT.
Sungguh saya gak mengerti mengapa bandara yg dibangun di pemerintahan Pak SBY, dan menteri BUMN-nya Dahlan Iskan ini malah dikerjasamakan dengan asing lewat sistem BOT?
Setahu saya dan seingat saya, Bandara Kualanamu itu termegah kedua setelah Soekarno Hatta. Dahlan Iskan selalu membanggakan bandara sekelas luar negeri ini.
Jadi dalam kerjasama BOT selama 25 tahun ini apa yg akan dibangun lagi? Bukankah BOT biasanya dikerjasamakan pada proyek-proyek yg pembangunannya sudah rusak atau lawas, kemudian dikerjasamakan dg swasta dalam negeri maupun asing, dimana semua biaya pembangunan seluruhnya ditanggung pihak swasta dan setelah 25 tahun dikembalikan pada negara? Lalu apa yg akan dibangun lagi dari Bandara Kualanamu? Wong Bandaranya sudah megah bangett!
Mengapa yg dikerjasamakan bukan Bandara Kertajati dan Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga? Dua bandara yg dibangun di era pemerintahan Pak Jokowi itu itu sekarang mohon maaf mangkrak alias tidak berfungsi dengan baik. Bandara Kertajati setelah dibangun malah sekarang dipakai jadi bengkel pesawat, dan Bandara Jenderal Sudirman yang berada di kampunya mertua Ganjar Pranowo (Purbalingga) itu sejak sudah selesai dibangun juga hampir tdk pernah disinggahi pesawat. Terus mengapa Bandara Kualanamu yg baik-baik saja dan tdk ada masalah dikerjasamakan?
Sekarang kita bicara kerjasama BOT antara negara dengan swasta. Bisa jadi saya ada yg kelewat tolong dikoreksi ya? Sepengetahuan saya, bahkan seumur hidup saya, saya belum pernah lihat proyek BOT pada akhirnya kembali lagi ke pihak negara, karena belum habis masa konsesi pertama, selalu diperpanjang oleh pihak swasta.
Saya berikan contoh kerjasama BOT yg saya ingat ya dan saya tau... Di tahun 1992 pemerintahan Pak Harto lewat Sekneg bekerjasama dengan pihak swasta (keluarga Alm Ibnu Soetomo) untuk membangun gedung Balai Sidang secara BOT selama 20 tahun. Gedung Balai Sidang sebagai gedung monumental yg dibangun di zaman Orla itu diubah oleh keluarga Ibnu Sutowo menjadi gedung Convention Centre yg megah kemudian namanya diubah dari Balai Sidang menjadi JHCC (Jakarta Hilton Convention Centre) sekarang jadi JCC, dimana ada lorong yang menghubungkan antara convention centre dengan Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan atau The Sultan).
Dulu gedung Balai Sidang itu dikerjasamakan secara BOT oleh pemerintahan Pak Harto dengan swasta (Klg Ibnu Soetowo), karena kita harus punya gedung konvensi yg mewah dalam ramgka Apec tahun 1994. Sekarang hitung, taruh kata gedung mulai dipakai tahun 1994 kan harusnya kalau BOT 20 tahun tahun 2014 sdh jadi milik negara? Ternyata sampai hari ini masih dikuasai swasta padahal sudah berjalan 26 tahun. Kok bisa? Ya bisa jadi kerjasama itu diperpanjang. Terus kapan jadi milik negara? Ya Mbuh alias gak tau saya.
Kemudian contoh BOT yg kedua, saya mau kasih contoh Hotel Indonesia dan Hotel Wisata. Kalau Anda lewat bundaran HI dulu di situ ada nama hotel bersejarah namanya Hotel Indonesia dan di belakang Hotel Indonesia ada Hotel Wisata. Kedua hotel tersebut milik BUMN di bawah Departemen Pariwisata kala itu.
Hotel-hotel itu dibangun sejak zaman Orla. Oleh Bung Karno khusus hotel Indonesia tidak boleh dibangun melebihi pohon kelapa, dan Pak Harto 30 tahun memimpin Indonesia memegang komitmen itu, sehingga Hotel Indonesia dibiarkan menjadi pembangunan bersejarah yg tdk diotak-atik meski di kanan -kiri juga depan dibangun hotel-hotel berbintang yg menjulang.
Paradoks dengan sang ayah, saat Presidennnya Megawati, dua hotel tersebut dikerjasamakan dengan pihak swasta yaitu perusahaan rokok PT Djarum. Maka dua hotel di lokasi strategis bundaran HI itu pun diubah total menjadi Hotel, Mal dan Apartemen dengan nama Grand Indonesia oleh PT Djarum. Tak hanya itu, di lokasi berhimpitan dengan mal, hotel dan apartemen Grand Indonesia itu juga berdiri gedung perkantoran menjulang yaitu Gedung BCA entah berapa puluh lantai. Kenapa Gedung BCA bisa berdiri di situ, karena sekarang BCA tidak hanya dimiliki oleh Salim Grup tapi juga Grup Djarum.
Kerjasama pemerintahan Megawati dengan pihak Djarum juga dengan sistim BOT selama 20 tahun. Anehnya belum juga kelar 20 tahun selesai di era Presidennya SBY sudah diperpanjang. Dan entah sampai kapan aset pemerintah di kawasan strategis itu terus ada di tangan swasta (PT Djarum)? Wong belum habis aja sdh diperpanjang.
Bagaimana dengan nasib Bandara Kualanamu di Sumatra Utara, sampai kapan dikelola asing? Setelah 25 tahun seperti dalam perjanjian? Mengacu dua kasus di atas, maka jawaban bisa jadi "entahlah" bisa diperpanjang lagi atau lama-lama jadi milik asing ...hanya Allah yg tau bagaimana nasib aset-aset strategis Indonesia ini.
(fb penulis, 28/11/2021)
