"Kehadiran kami dari pusat ini karena peduli dengan Kabupaten Sintang. Kami juga sangat mengharapkan agar banjir di Kabupaten Sintang ini segera terselesaikan," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis BNPB, Sabtu (20/11/2021).
Dalam arahannya, Suharyanto meminta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang agar mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendeknya adalah penanganan darurat harus dapat dilaksanakan sesuai marwah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dia juga meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik maupun peralatan bagi warga terdampak sudah tercukupi. Sebab, kata dia, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana.
"Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak ini pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya. Baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kita mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat," ucap Suharyanto.
Di sisi lain, Suharyanto yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta agar protokol kesehatan tetap ditegakkan di tengah penanganan darurat banjir, khususnya dalam penanganan warga terdampak maupun penyintas lainnya.
Mantan Sesmilpres itu mengingatkan bahwa akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 diprediksi akan mengalami kenaikan kasus dengan adanya Hari Raya Natal dan peringatan tahun baru. Menurutnya, momentum tersebut dapat memicu terjadinya aktivitas masyarakat di luar ruangan dan munculnya kerumunan masyarakat.
"Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Agar tidak terjadi kenaikan kasus," tegasnya.
Adapun mengenai rencana jangka panjang, lulusan terbaik Sesko TNI 2013 itu meminta agar seluruh komponen yang ada di daerah dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurut catatan yang dimiliki Kepala BNPB, bahwa sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang. Namun, hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.
Penurunan daya dukung lingkungan tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, karena daerah cakupan resapan air telah rusak dan berubah fungsi.
"Kami memohon kerja sama Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nanti bersama-sama BNPB juga tentunya akan merumuskan dan melaksanakan segala upaya untuk mencegah agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," ujarnya.
Lebih lanjut, seluruh rencana jangka panjang tersebut tentunya juga diperlukan adanya kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut dengan komponen pentaheliks.
"Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks. Sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan supaya tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif," pungkasnya.[detik]
