Belakangan sejumlah pihak, khususnya pendukung Presiden Jokowi mulai gencar menyerang dua menteri yang dianggap terlibat dalam bisnis harga PCR di tanah air.
Adapun kedua menteri itu ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Rocky menilai bahwa kondisi adanya perang geng di Istana sebagi aksi balas dendam bagi sejumlah pihak yang merasa tak mendapat proyek.
“Itu sinyalnya, artinya mereka sekarang dapat slot buat balas dendam. Temanya sebenarnya balas dendam karena enggak dapat proyek waktu itu kan, jadi itu sebetulnya. Ini sebenarnya perang antar geng, untuk hal yang sama,” kata Rocky dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops pada Jumat, 5 November 2021.
Lebih lanjut Rocky menilai, sebenarnya kasus ini bukan soal pihak mana yang menjabat sebagai pejabat publik di pemerintahan, namun soal adanya pelanggaran hukum.
Apalagi bisnis PCR itu dianggap sebagai pelanggar adanya KKN, di mana seorang menteri yang membuat regulasi bisa menggunakan jabatannya untuk berbisnis.
“Karena yang jadi soal, siapa dapat apa, tapi pelanggaran hukum. Mau siapapun itu tetap melanggar KKN, bahwa yang didalam itu membuat regulasi kenapa berbisnis,” imbuhnya.
Luhut dan Erick bongkar borok sendiri
Sementara menurut pegiat media sosial Denny Siregar, dari data yang diperolehnya, ada saham Luhut di sana lewat PT Tobas Sejahtera, sedangkan Erick Thohir kaitannya dengan bisnis PCR, kata dia masuk lewat sang kakak Boy Thoir melalui PT Adari Bangun Negeri –yayasan afiliasi dari Adaro Energi.
Denny sendiri mengaku tak paham mengapa mendadak menteri mengeluarkan surat edaran supaya para penumpang pesawat yang sudah vaksin 2 kali dan sudah memakai aplikasi PeduliLindungi tiba-tiba dipaksa pakai tes PCR untuk terbang.
“Ini adalah kebijakan yang sangat blunder dari Presiden Jokowi pasca penanganan pandemi ini,” katanya di 2045, dikutip Hops.id, Rabu 3 November 2021.
Meski di awal-awal pemerintahan gagap dengan pandemi, tapi akhirnya mereka disebut berhasil beradaptasi dengan situasi. Indonesia lalu mendapat pujian. Dengan cara mereka mengatasi pandemi, mulai dari menolak konsep lockdown, sampai ngebut vaksinasi, dan melakukan leveling PPKM, dunia lantas banyak meniru dan mengapresiasi cara RI hadapi covid.
“Tapi kebijakan di RI ini kan memang mirip dengan sepakbolanya, enggak bisa dipuji dikit, malah pada besar kepala. Akhirnya bukan cuma blunder, tapi malah bikin gol-gol bunuh diri,” katanya.
Bayangkan, di tengah keberhasilan atasi pandemi, masyarakat yang sudah tenang dan mulai beraktivitas, namun tiba-tiba disodorkan kebijakan untuk wajib PCR bagi perjalanan jauh.
Ini, kata Denny, ibarat mengobok-obok air yang sudah tenang menjadi keruh lagi. Sontak masyarakat jadi ribut. Apalagi PCR memang barang mahal, dan di daerah, mencarinya tidak mudah.
Menurut Denny, Jokowi kemudian dikabarkan marah besar. Di saat dia melakukan kunjungan ke luar negeri, menteri-menterinya malah disebut ikut sibuk sendiri. Hingga akhirnya keluarlah surat edaran penumpang pesawat kemudian tidak wajib PCR.
“Kalau gitu untuk apa kemarin-kemarin keluarkan kebijakan wajib PCR, kebijakan sia-sia, cuma undang keributan saja. Akhirnya karena sakit hati pemerintah menguras kantong rakyat, diobok-obok pulalah siapa yang bermain. Ada Luhut dan Erick ternyata yang punya saham di PT GSI,” katanya.
Denny lantas bilang, karena menteri yang mengobok-obok air tenang inilah, borok mereka kemudian jadi terlihat ke permukaan.
“Borok-boroknya mulai terbuka, mau diapain juga orang sudah terlanjur muak. Entah karena masyarakat yang ungkap borok, atau para menteri yang ungkap boroknya sendiri.” ujar Denny.
Menurut dia, ini akibat para menteri memiliki ego sektoral sendiri-sendiri. Dan itu tak bisa hilang, karena mereka coba mencri cuan sendiri-sendiri.
“Itulah, ya enggak korupsi uang mereka korupsi kebijakan. Dan ini sudah dipupuk sejak Orde Baru.”
“Buat saya, maaf ya bapak-bapak, menteri harus punya budaya malu dan harus dipupuk sejak dini. Kalau sadar ada gesekan sejak awal mending mundur saja deh. Biar jelas sekalian, ketimbang kalian masih ngotot dengan jabatan dan ajari rakyat untuk tebal muka meski dapat tamparan keras di wajah.”
“Kalau serakah, jangan salahkan rakyat yang bikin saluran komunikasi sendiri, yang bisa membongkar semua yang tersembunyi rapat-rapat. Saya bela pemerintah soal kebijakan, tapi saya enggak bela oknum pejabat demi keuntungan pribadi,” katanya. [hops]
