JAKARTA – Setelah lebih dari enam bulan menjadi pertanyaan, Presiden Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan Andika ini dilakukan menjelang akhir masa tugas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun pekan depan.
Keputusan tersebut diumumkan kemarin (3/11/2021) setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan surat presiden soal penunjukan Panglima TNI kepada DPR. Jenderal Andika, 56 tahun, menjadi calon tunggal.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mencuat sebagai kandidat panglima. Pertimbangannya adalah rotasi antar-matra yang didasari Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI, yang menyebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang pernah atau sedang menjabat kepala staf.
Sebelum Marsekal Hadi, tongkat kepemimpinan TNI dipegang Jenderal Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat. Jadi, rotasi jabatan ini mengarah ke Angkatan Laut.
Hiruk-pikuk pemilihan panglima tak lepas dari berbagai manuver Andika dan Yudo. Beberapa bulan terakhir, misalnya, tim komunikasi Angkatan Darat rajin menyebar informasi ihwal kegiatan pimpinan mereka.
Di luar struktur, A.M. Hendropriyono, mertua Andika, menemui Jokowi pada Mei dan Juni lalu. Membantah membahas soal panglima, Ketua Badan Intelijen Negara 2001-2004 itu mengajak istrinya dalam dialog kedua dengan Jokowi.
Sumber Tempo menyebutkan, hingga bulan lalu, nama Yudo masih menjadi favorit. Pertimbangannya, Istana ingin mengikuti kaidah rotasi antarmatra.
Pada September lalu, misalnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berseloroh dengan sengaja memanggil Yudo sebagai Panglima TNI saat berpidato di Banten. Ma’ruf lalu meralatnya sambil tersenyum di depan ratusan orang.
Dengan posisi Yudo sebagai favorit, Andika diusulkan menjadi wakil panglima. “Tapi dua kali dia menolak,” kata sumber Tempo itu.
Jokowi akhirnya memilih Andika setelah mendapat berbagai masukan. Andi Widjajanto termasuk orang yang dimintai pendapat oleh Istana. Pekan lalu, Sekretaris Kabinet 2014-2015 itu dipanggil Menteri Pratikno untuk dimintai pendapat sebagai pakar ilmu pertahanan dan militer. “Mungkin karena saya sering diwawancarai media mengenai hal ini,” ujar Andi.
Menurut pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu, faktor yang paling menentukan dalam penunjukan Andika adalah kedekatan.
Lulusan Akademi Militer pada 1987 yang menghabiskan sebagian besar kariernya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat itu merupakan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Jokowi pertama kali menjabat pada 2014.
(Sumber: Koran TEMPO)
