Analis Kebijakan Publik, Said Didu pun menilai hanya dompet rakyatlah yang bisa menyelamatkan negara dari jebakan utang tersebut.
Hal itu disampaikan setelah Pemerintah dan DPR menyetujui PPN naik menjadi 11 persen pada 2022, dan akan dinaikkan menjadi 12 persen pada 2025.
“Saya melihat sekarang bahwa hanya dompet rakyat yang bisa menyelamatkan negara dari jebakan utang, itu sudah terjadi, terlalu cepat,” ujar Said Didu, dikutip dari kanal Youtube MSD, Minggu, 3 Oktober 2021.
Dia menambahkan bahwa dirinya berpikir tambahan utang sebesar Rp4.000 triliun oleh Pemerintah akan digunakan untuk meningkatkan ekonomi negara.
“Pikiran saya, utang itu awalnya dengan tambahan Rp4.000 triliun akan meningkatkan pendapatan rakyat, akan meningkatkan pendapatan negara, akan meningkatkan ekonomi, industri, jasa, sehingga Pemerintah mendapatkan penghasilan negara dari peningkatan, bukan dari dompet rakyat,” tutur Said Didu.
Akan tetapi, ribuan triliun rupiah utang yang dimiliki Pemerintah justru tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Ternyata utang ini tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tidak menyebabkan pertumbuhan industri, perluasan kerja, terus utang ini jadi apa? Ternyata malah pengangguran bertambah, industri tidak bertumbuh,” kata Said Didu.
Selain itu, utang yang dimiliki Pemerintah juga tidak digunakan untuk menambah penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
Pemerintah justru mengundang investor asing untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Tanah Air.
“Yang menarik adalah utang ini juga ternyata bukan untuk menambah penguasaan negara terhadap sumber daya alam, karena malah mengundang investor asing masuk mengambil SDA. Jadi utang ini untuk apa?,” ujar Said Didu.
Dia pun menilai utang yang dimiliki Pemerintah hanya digunakan untuk prestasi politik pencitraan, dan justru membebani dompet rakyat.
“Sehingga menurut saya, betul-betul utang ini sudah digunakan untuk hanya prestasi politik pencitraan, yang ujungnya membebani dompet rakyat,” ucap Said Didu. [pikiranrakyat]
