Terjebak Proyek KA Cepat China, Batalkan Sekarang Juga!
Oleh: Adi Ketu
KA Cepat tak ada yang untung. Di Jepang rugi, di China rugi. Masa iya di Indonesia akan untung? Pemerintah AS juga tak mau pake KA Cepat karena dah tau akan rugi. Malaysia pun sudah batalkan.
Aku juga sudah tuliskan faktor-faktor penyebab ruginya.
Pertama, mahal, karena kekhususannya sehingga spare part dan rel nya juga mahal dan terpenting yang sebabkan kemahalan adalah infrastruktur harus dibangun baru dari awal.
Beda dengan mobil atau Pesawat terbang yang sudah bisa memanfaatkan infrastruktur jalan umum dan bandara.
Kedua, boros, karena listrik dan oli mesin jauh lebih banyak.
Ketiga, tidak efisien, bila dihitung dari biaya yang dikeluarkan berbanding waktu tempuh yang direncanakan.
Keempat, penyusutan berbanding keamanan pengguna menyebabkan penyusutannya tinggi.
Kelima, persaingan ekonomi berdampak pendapatan. KA Cepat ini tehnologi tanggung, Lebih cepat dari mobil tapi tidak lebih cepat dari pesawat terbang.
Kelemahan KA Cepat tinimbang mobil maka transit pada masing masing tujuan akan jauh lebih boros tinimbang mobil. Akhirnya KA Cepat tidak bisa merebut pangsa pasar yang sudah jenuh
Keenam, sumber dananya dari utang maka biaya dananya jauh lebih tinggi sehingga BEP nya (balik modal) juga akan jauh lebih panjang.
Maka itu sejak awal 2016 aku selalu sarankan jangan pernah dilakukan.
Tetapi terus berkeras. Dengan alasan ini Business to Bussines bukan Government to Government (Sekarang diubah pakai APBN, artinya sudah Government ). Bahkan dengan mengabaikan AMDAL,dan abaikan konflik dan protes masyarakat di seputar pembangunan.
Study Jepang sebelum proyek ini jalan katakan bahwa biayanya USD 6,2 Milyar tapi Jepang juga berikan catatan bahwa proyek KA Cepat Jakarta Bandung tidaklah layak.
Namun study China 2015 katakan bahwa biayanya USD 5,5 Milyar dan China katakan layak. Namun bahkan ketika perjanjian ini dibuat nilainya membengkak menjadi USD 6,02 Milyar. Sekarang bengkak lagi menjadi USD 8,6 Milyar.
Kerugian ini akan bertambah terus bilapun proyek ini bisa diselesaikan dan mulai dioperasionalkan.
Ini merupakan bukti, bahwa proyek ini benar-benar proyek rongsokan.
Aneh sekali yaa.. Jadi pertanyaan besar mengapa dipaksakan? Target apa yang ingin dicapai?
Apalagi sekarang tak ada lagi alasan yang katakan bahwa ini adalah bisnis, karena Presiden berencana mengambil dana pembangunan dari APBN.
Pengambilan dana dari APBN ini akan menjadi masalah baru lagi.
Pertama, akan membebani target defisit anggaran yang menurut ketentuan UU Keuangan Negara, pada akhir 2022 dan awal 2023, defisit anggaran harus kembali pada maksimal 3%.
Kedua, tidak ada persetujuan dari DPR akan alokasi anggaran seperti ini. Karena parlemen dari dulu kan memang sudah menolak. Maka itu proyek ini disiasati agar tetap jalan dengan alasan Business to Bussines, sehingga parlemen tidak bisa bicara apapun.
Bila pun kemudian kedua masalah ini teratasi karena keberhasilan lobby Pemerintah kepada DPR , maka masih ada masalah baru lagi.
Apa masalah baru ini? Dengan masuknya pemerintah kedalam skema pembiayaan, maka bila kemudian dalam operasionalnya terjadi kerugian, maka pemerintah akan menanggung beban yang sangat berat.
Bukankah untuk pendanaan infrastruktur ini maka Pemerintah berutang pada China? Ketika rugi total maka Pemerintah menjamin sepenuhnya atas kerugian itu? Bila demikian, mengapa harus menunggu jumlahnya terus meningkat?
Ini usulan proyek dari China, dibiayai oleh utang China, saham perusahaan China dalam pembangunan dikonversi jadi saham 40%, di luar utang pemerintah kepada China, ketika rugi pemerintah RI yang harus menanggung sepenuhnya, yang bisa jadi utang lagi dari China.
Apakah ini bukan berarti bahwa sebenarnya Indonesia sudah kalah dan terjebak oleh strategi bisnis China?
Maka saranku sekali lagi... Hentikan sekarang juga! Sebelum menjadi lebih besar, karena perjanjian ini berlaku 50 tahun. Apakah Indonesia akan gadaikan proyek ini selama 50 tahun ke China?
Kemudian, yang perlu diwaspadai adalah, sumber daya apa lagi yang akan diminta China dari Indonesia akibat pembatalan perjanjian ini?
Namun demikian, maka Indonesia harus berani batalkan sekarang juga. Tidak ada kebaikan sama sekali dari KA Cepat ini dari sisi ekonomi. Jangan lagi korbankan dana wajib pajak untuk hal yang memang sudah jelas salah!
