Hingga pukul 08.45 WIB, tagar #PecatYaqut sudah digunakan sebanyak 5.800 pengguna Twitter.
Tagar #PecatYaqut ini merupakan buntut dari pernyataan Menag Yaqut terkait Kementerian Agama ( Kemenag ).
"Pecat dulu
Periksa Hartanya
Di masa Pandemi Hartanya naik 11 x lipat
#PecatYaqut", tulis @Lelaki_5u***.
"Mau Sampai Kapan Provokator Pemecah Belah Umat Ini Terus Di Biarkan...
#PecatYaqut", cuit @BrandanJ***.
"#PecatYaqut minim prestasi banyak kontroversi", kata @Yenpadu***.
Dilansir dari Kompas.com, Menag Yaqut sebelumnya membuat statemen yang dianggap kontroversial soal kehadiran Kemenag di Indonesia.
Kala itu, pernyataan Menag Yaqut disampaikan saat ia memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).
Yaqut Cholil Qoumas menyatakan jika Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara umum.
Mulanya, Menag Yaqut menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal".
Menurut Yaqut tagline tersebut kurang cocok.
Perbincangan tentang tagline tersebut dengan para stafnya lantas berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag.
Yaqut mengatakan salah satu stafnya berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.
"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.
"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU (Nahdlatul Ulama). Bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," lanjut politisi PKB itu.
Yaqut menuturkan, Kemenag muncul setelah KH Wahab Chasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Kelompok Islam menginginkan tujuh kata yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dipertahankan.
Sedangkan kelompok nasionalis meminta tujuh kata tersebut dihilangkan.
"Kemudian lahir Kemeterian Agama karena itu. Wajar sekarang kalau kita sekarang minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga. Wajar saja. Tidak ada yang salah," kata Yaqut.
"Ada lagi yang mempermasalahkan kenapa mengafirmasi Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Saya bilang NU itu banyak dan besar. Banyak umatnya dan besar secara fisik badannya. Orang yang besar itu cenderung selalu melindungi yang lemah, yang kecil dan itu sifat NU," tutur Yaqut.
Karena itu, Yaqut mengatakan sikap Kemenag yang mengayomi semua agama justru menegaskan semangat NU yang sesungguhnya.
"Kalau sekarang Kemenag menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan NU-nya tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, moderat. Saya kira tidak ada yang salah. Saya kira itu menjadi landasan cara berpikir kami di Kemenag sekarang," lanjut dia.
Sementara itu, Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, angkat bicara soal pernyataan Yaqut.
"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," katanya dalam siaran pers yang diterima, Minggu (24/10/2021).
Ia menjelaskan, NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, tak lagi disangsikan. Namun, ia melanjutkan, tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kemenag ataupun merasa ada hak khusus.
"Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah," ucapnya.
Ia mengatakan, NU adalah stakeholder terbesar dari Kemenag tentu dapat dilihat karena kemeng lah organ dari pemerintahan ini yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren & pendidikan keagamaan.
Meski demikian, Helmy menyebut, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalan pengelolaan kekusaan & pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan & kemasyarakatan).
Itu karena ia menjelaskan, prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin & berkuasa dengan landasan, "Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah", kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan & kemaslahatan.
"Dengan segala hormat & kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," tuturnya.
