Berbagai persoalan keagamaan itu, sambung Mu’ti, lebih banyak diselesaikan secara politis daripada hukum.
“Padahal, persoalan keagamaan itu bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Itu bisa jadi alternatif saya kira,” ujar Mu’ti dalam webinar Moya Institute bertajuk ‘Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin: Capaian, Harapan dan Tantangan’ di Jakarta, Senin (18/10/2021).
Penyelesaian melalui hukum pun, menurut Mu’ti, tidak menuntaskan akar persoalannya. Dia mencontohkan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang tak menyelesaikan masalah.
“Justru para anggota dari kedua ormas yang dibubarkan itu, saya amati masih banyak yang beraktivitas seperti biasa. Dan tak sedikit yang menuai simpati masyarakat,” ujar Mu’ti.
Segregasi berdasarkan agama, kata Mu’ti, juga lebih kental di era Jokowi, terutama sejak Pemilu 2019. Citra Jokowi sebagai pemimpin yang kurang dekat dengan umat Islam, sambung dia, tidak bisa hilang meski eks wali kota Solo itu menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden.
Selain itu, Mu’ti juga menyoroti komunikasi antara Istana dan sejumlah kelompok keagamaan terjadi secara sporadis, dan tidak secara berkelanjutan. Muncul kesan, kata dia, tokoh agama baru dilibatkan jika ada permasalahan. Jika tidak ada, tidak lagi dibutuhkan.
“Faktor komunikasi perlu diperbaiki, agar terjadi sebaik-baiknya. Komunikasi tidak sporadis, istilahnya seperti ‘pemadam kebakaran’. Komunikasi antara ulama dan umara perlu dibangun sebaik-baiknya,” kata guru besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut.
Sumber: republika.co.id
