Dipaparkan tokoh nasional Rizal Ramli, oligarki memang telah ada sejak presiden terdahulu. Mulai dari era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur hingga Megawati, oligarki sudah ada dan bisa memngaruhi bidang ekonomi.
Namun saat itu, oligarki tidak sampai pada tahap mengatur kebijakan negara. Hal itu berbeda dengan era pemerintahan sekarang.
"Buat oligarki keuntungan finansial dari proyek relatif kecil dibandingkan keuntungan dari perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan oligarki. Karena pemerintah saat itu punya sikap yang tegas, tak mau diatur-atur," tutur Rizal Ramli, Jumat (15/10).
Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini melihat oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Parahnya, kebijakan negara kini bisa diatur demi melanggengkan bisnis mereka.
Melanggengnya oligarki diduga tidak lepas dari "sponsor" kepada pemerintah sejak masih dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres). Kini, pemerintah seperti memiliki utang balas budi.
"Misalnya perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari UU Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dolar, penghapusan royalti batubara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus dan sebagaianya," papar Rizal Ramli.
Oligarki, kata mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini, makin langgeng dan bisa memperkaya diri dengan didukung sistem otoriter hingga UU ITE yang menjadi senjata meredam kritikan.
Dalam konteks Pilpres 2024, Rizal Ramli menengarai, oligarki tengah sibuk mempromosikan calon "boneka baru”, yakni, Ganjar Pranowo dengan menyewa PollsteRP, InfluensenRp dan BuzzerRp, juga kampanye media dan persepsi palsu.
Termaasuk islamophobia yang digaungkan oleh pendengung seperti Denny Siregar dkk.
"Semakin heboh semakin mantap. Heboh tanpa isi, heboh tanpa keberpihakan kebijakan untuk rakyat. Heboh tanpa leadership dan kompetensi, heboh tanpa prestasi kinerja. Calon boneka yang pas untuk melanjutkan kebijakan Pro-Beijing," tandas Rizal Ramli. [rmol]
