Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan tidak melanjutkan rencana pengajuan hak angket.
“Memaksakan (interpelasi) saat tujuh fraksi masih kukuh menolak, rasanya kurang tepat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, kemarin (10/10/2021). “Lebih baik kami kawal anggaran yang juga penting untuk masyarakat DKI.”
Menurut Michael, partainya tetap memantau penyelenggaraan formula E. Bahkan hal-hal kecil menyangkut penyelenggaraan balapan bakal menjadi perhatian. Dia mengklaim kadernya tak akan meloloskan 1 persen pun tambahan anggaran daerah untuk perhelatan Jakarta E-Prix tersebut.
“Pemprov, melalui dinas komunikasi, sudah mengatakan Formula E tak akan pakai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lagi,” ujarnya. “Jadi, itu kami setuju dan kawal pelaksanaannya.”
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta saat ini tengah membahas APBD Perubahan 2021. Dalam satu pekan terakhir, pembahasan masih berkutat pada pendapatan daerah tahun ini. Michael berjanji, dalam pembahasan nanti, partainya akan memelototi setiap mata anggaran dalam rencana perubahan belanja daerah. Begitu juga untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2022 pada November mendatang. “Tak akan ada anggaran daerah yang bisa dipakai untuk Formula E,” katanya.
Sebelumnya, Rencana interpelasi itu diusulkan oleh Fraksi PSI dan PDIP pada Agustus lalu. Mereka ingin Gubernur Anies menjelaskan soal penyelenggaraan Formula E. Sebab, perhelatan itu menggunakan anggaran daerah hingga Rp 983 miliar. Padahal, pada saat bersamaan, pemerintah tengah membutuhkan banyak dana untuk menangani wabah Covid-19. Di sisi lain, berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penggunaan anggaran tersebut juga bermasalah secara administrasi.
Namun interpelasi itu tak mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD. Tujuh fraksi lain sama sekali tidak tertarik mengikuti langkah PDIP dan PSI tersebut.
Setelah usul interpelasi itu mengemuka, ketujuh fraksi justru menghadiri makan malam bersama Anies Baswedan. Bahkan mereka juga berkomunikasi dengan PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara Jakarta E-Prix. Hasilnya, mereka kompak tak menghadiri rapat paripurna interpelasi pada 28 September lalu.
Paripurna yang hanya dihadiri 33 anggota PSI dan PDIP tersebut harus ditunda karena tak memenuhi syarat kuorum, yaitu setengah plus satu anggota DPRD atau 54 orang.
Meski demikian, PDIP dan PSI menyatakan optimistis dapat melobi fraksi-fraksi lain untuk bergabung.
Namun, akhir pekan lalu, justru PSI yang menyatakan tak akan melanjutkan desakan interpelasi.
Kemarin, anggota Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak, mengatakan belum mengetahui keputusan PSI itu. Ia mengklaim Fraksi PDIP masih melobi sejumlah pemimpin fraksi untuk mendukung interpelasi. “Tak tahu (PSI mundur). Gembong Warsono (ketua tim lobi PDIP) masih terus berkomunikasi ke fraksi-fraksi,” katanya.
Johny mengatakan interpelasi ini sebenarnya memberi kesempatan kepada Anies untuk menjelaskan penyelenggaraan Formula E secara gamblang. Jadi, kata dia, sangat keliru jika ada anggapan interpelasi bakal digunakan untuk menjatuhkan Gubernur. Sebab, PDIP tak punya kemampuan untuk itu. Apalagi Gubernur ditopang oleh mayoritas fraksi di DPRD. “Interpelasi ini untuk rakyat, bukan kepentingan politik PDIP. Jadi, kami tetap ajukan,” kata Johny.
Meski demikian, hingga saat ini di DPRD belum tercatat agenda untuk membahas ulang pengajuan interpelasi. Berdasarkan tata tertib DPRD, agenda paripurna hanya bisa diajukan dua kali. Jeda antara rapat paripurna pertama dan kedua maksimal hanya tiga hari. Jika ketentuan itu tidak terpenuhi, secara otomatis interpelasi tidak bisa diajukan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengatakan tujuh fraksi yang tak mendukung interpelasi sebenarnya sudah menentukan sikap jauh-jauh hari. Tujuh fraksi ini bahkan telah satu suara untuk menjegal rencana PDIP dan PSI mengajukan hak bertanya kepada Anies. “Ada indikasi, interpelasi memang diajukan untuk menggagalkan Formula E,” ujar dia.
(Sumber: Koran Tempo, 11/10/2021)
