"Pleno di DPR nasional menyetujui dengan adanya 105 suara sebuah instruksi atau pansus terkait konstitusi, HAM dan hak-hak menyelidiki Pandora Papers termasuk di dalamnya perusahana cangkang dan suaka pajak. Laporan penyelidikan pansus akan dilakukan dalam 30 hari," dicuitkan dalam akun Twitter resmi Parlemen Ekuaodor.
Diketahui pada pekan lalu, DPR setempat meloloskan usulan anggota DPR Ronny Aleaga Santos untuk menyelidiki transparansi dan menganalisis hasil temuan data Pandora Papers.
Diketahui pada awal Oktober 2021, Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) mengungkap bundelan data yang disebut Pandora Papers, bocoran dari sekitar 11,9 juta data keuangan dunia termasuk 300 bisnis pengeboran minyak yang mencakup di dalamnya 300 tokoh berpengaruh di negara-negara dunia. Termasuk di dalammnya Presiden Ekuador Guillermo Lasso.
Menurut data Pandora Papers, Presiden Lasso terkait dengan setidaknya 10 perusahaan pengeboran minyak dan keuangan di Panama, South Dakota dan Delaware. Data ini sebelumnya tidak dibuka ke publik, dilansir Sputniknews.
ICIJ melaporkan bahwa perusahaan pengeboran minyak dan keuangan lainnya yang terkait dengan Lasso ditutup pada 2017 sebelum dia maju menjadi Capres Ekuador.
Sementara Presiden Lasso mengakui keberadaan perusahaan terkait dirinya yang ditutup itu.
Namun dia menegaskan bahwa perusahaan itu berdiri dan beroperasi secara legal.
Adapun 300 tokoh tersebut berasal dari banyak negara di dunia.
Pemimpin negara hingga tokoh-tokoh besar, politikus hingga konglomerat ada dalam Pandora Papers.
Di Indonesia sejumlah nama pejabat yang juga ada di jajaran kabinet dilaporkan masuk dalam data bocoran Pandora Papers. Investigasi ICIJ ini masih terus berlanjut. [viva]
