PKS berargumen, minimnya diskursus publik dalam perencanaan serta tidak transparannya proposal pemerintah mengenai proses pemindahan ibukota membuat rencana pemindahan IKN ini harus ditunda.
"Pertama dari sisi prosedurnya dan juga legalitasnya ya karena ini kebijakan yang sangat strategis sekali. Kemudian yang kedua dari substansinya. Kita juga melihatnya secara makro, apa problem Indonesia saat ini? Maka diharapkan kebijakan IKN ini akan menjadi solusi atas problem nasional kita. Misalnya pemerataan, kemudian juga ketimpangan, dan lain sebagainya. Demikian juga secara mikro, kita mempertanyakan apa dosa DKI sehingga dia dalam tanda petik kita cerai menjadi ibukota?" ungkap Suryadi Jaya Purnama, legislator PKS dari Komisi V DPR RI.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini tidak membutuhkan istana baru melainkan konsentrasi dan fokus dalam pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan penyelesaian utang-utang negara yang kian menumpuk.
"Publik juga merasa di prank oleh presiden karena dalam kampanye tidak pernah diungkap bahwa presiden akan memindahkan ibukota," tegasnya.
SELENGKAPNYA VIDEO:
