“Hingga kini belum pernah ada penjelasan atau paparan yang rinci mengenai alasan serta konsekuensi berupa manfaat dan risiko dari pemindahan IKN tersebut,” ujar Suryadi 0dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Oktober 2021, seperti dilansir Tempo.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya telah menyerahkan surat presiden (surpres) RUU IKN kepada pimpinan DPR. RUU IKN terdiri atas 34 pasal dan 9 bab yang berisi visi ibu kota negara, pengorganisasian, penggunaan lahan, hingga pembiayaan.
Suryadi mengatakan penyusunan naskah akademik ibu kota baru tak melibatkan banyak partisipasi masyarakat. Di samping itu, rencana pelaksanaan proyek jumbo ini minim diskusi publik sehingga muncul pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk para pakar.
“Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, sebab pemindahan IKN ini tentunya bukan tanpa risiko, baik itu dari segi pembiayaan maupun dari sisi pemilihan lokasinya yang belum tentu bebas bencana,” ujar Suryadi.
PKS, kata Suryadi, juga menyoroti wacana pemindahan ibu kota di tengah pandemi Covid-19. Pada saat pandemi belum usai, perhatian masyarakat lebih banyak terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kesehatan.
Ia menilai, seharusnya pemerintah bersama rakyat dalam menangani pandemi ini. "Jangan sampai kurangnya diskusi publik akibat masih berlangsungnya pandemi menyebabkan naskah akademik dan RUU yang dibuat menjadi tidak berkualitas,” kata Suryadi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan pembangunan fisik IKN sangat tergantung pada kondisi pandemi Covid-19. Pembangunan ibu kota sempat vakum akibat pemerintah memfokuskan anggaran pada 2020 dan 2021 untuk penanganan penyebaran wabah.
Dia pun memperkirakan IKN tidak bisa dibangun secara cepat dan membutuhkan tahap-tahap hingga 15-20 tahun. “Jadi step-step ini yang sedang kita siapkan dan di masterplan kita juga sampai 2045,” ujar Suharso, 4 September lalu.
Bila RUU Ibu Kota Negara cepat disahkan dan tak ada aral melintang, pemerintah akan mulai merealisasikan proyek konstruksi pembangunan ibu kota pada 2022. Untuk tahap pertama, pembangunan dimulai dengan pengerjaan pembuatan kantor pemerintahan, istana negara, hingga fasilitas umum.
Suara Para Tokoh
Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta Prof. Musni Umar salah satu tokoh yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara.
"Sebaiknya kita tolak pemindahan ibukota negara. Tidak ada urgensinya. Dgn penolakan tsb berarti kita menolak RUU Pemindahan Ibukota Negara," kata Musni Umar di akun twitternya @musniumar, Sabtu (2/10/2021), menanggapi berita penolakan PKS.
Sebelumnya, tokoh senior mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim sangat keras menentang pemindahan Ibu Kota Negara.
Hal ini disampaikan Prof. Emil Salim saat wawancara di KompasTV pada 26 September 2021.
Prof. Emil Salim berdebat seru dengan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman soal pemindahan Ibu Kota Negara ini.
SIMAK VIDEONYA...
