Namun dukungan nelayan Juwana terhadap Jokowi itu bernasib pahit atas keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
PP tersebut membuat Nelayan Juwana yang tergabung dalam kapal Pursin dan kapal jaring tarik berkantong Kabupaten Pati, menggelar aksi di bantaran Sungai Silugonggo, tepatnya Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Pati, Selasa (28/9/2021).
Koordinator aksi, Fauzan Nur Rokhim mengatakan, munculnya PP 85 ini sangat memberatkan nelayan, terutama pada Pasal 2 (4). Sebab, dalam pasal tersebut terdapat penarikan praproduksi dan pascaproduksi.
Menurutnya, dengan penerapan pola pajak yang seperti itupara nelayan tidak ada yang sanggup. Justru kebijakan tersebut sangat mencekik para nelayan.
Dia menambahkan, sebelum adanya PP Nomor 85 tersebut, para nelayan Juwana juga kurang sejahtera. Sebab, selama tujuh bulan melaut, anak buah kapal (ABK) terkadang hanya mendapatkan Rp 2,5 juta. Ini karena berbagai pajak yang ada.
“Apalagi dengan adanya PP yang naiknya sampai 400 persen. Ini sangat memberatkan. Kalau PP ini tidak dicabut, kami akan melakukan [suaranasional]
