Menanggapi sebuah artikel berjudul "Anies Pastikan Tidak Ada Pengeluaran APBD untuk Pembiayaan Formula E Sejak 2019", Naniek menyarankan agar jangan suudzon ke Anies Baswedan.
"Wk.. wk... Modyar kalian semua yang mau interpelasi dan yang punya otak kotor kalau Pak Anies akan maling duit dari agenda Formula E. Karena ternyata untuk balapan ini nggak pakai APBD. Teeus yang mau diusilin apa? Wong nggak pakai uang negara. Makanya otak itu jangan suudzon dan piktor mulu ya," sindir keras Naniek yang juga dekat dengan Prabowo Subianto tersebut.
Menanggapi status di akun facebook tersebut, warganet berbondong ikut memuji kebijakan Anies Baswedan.
"Masya Allah...pinter amat sih pak Anies menjalankan program²nya. Keren lagi bisa gak pakai uang daerahnya. Semoga setanah air bisa merasakan kepintaran pak Anies memgelola dan memajukan seluruh rakyat. Aamiin," tulis Irma Rahmadewi.
"Dan nanti mahluk2 yg ribut interpelasi itu ngemis minta tiket gretong nonton formula E di kursi VIP 😆😆😆 ( edisi mahluk2 ga punya rasa malu )," skak Fanny Judawisastra.
"Emang sdh tabiat dasarnya kali yee wong2 pedeipeh memiliki sifat syirik, iri, dengki, hasad , suudzon apa lagi tuh,,tambahin deh sendiri. Aq ora urus," sambung Abufayya.
"Gubernur yang cerdas semiga menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Aamiin YRA 🤲🤲🤲," harap Rani Rasel.
"Kalau hati yang sudah dengki dan hasad, susah sembuhnya mbak hehhe.. Semoga pak Anies selalu dirahmati dan di berkahi Allah aamiin," doa Nova Hariani.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah menyebutkan tidak lagi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan Formula E selama tiga musim yang tersisa dalam kontrak perjanjian, yakni 2022, 2023, dan 2024. Namun berita ini seperti angin lalu bagi para haters yang asal bunyi
Dilansir dari keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta dalam situs Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID), Rabu (29/9/2021), DKI Jakarta hanya dibebankan biaya commitment fee senilai Rp 560 miliar.
"Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship," tulis Pemprov DKI Jakarta.
"Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro," kata Pemprov DKI.
Pemprov DKI juga menyampaikan, dalam perjanjian baru disebutkan tidak lagi diperlukan pembayaran bank garansi (tidak termasuk biaya penyelenggaraan) selama tiga tahun ke depan.
Pembiayaan Formula E yang sebelumnya sudah dibayar senilai Rp 560 miliar, tulis Pemprov DKI, tidak membebani APBD di masa pandemi karena dibayar sebelum masa pandemi Covid-19.
"Pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi tahun 2020, tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," tulis Pemprov DKI. [wba]
