Menag dan Kegaduhan yang Tidak Perlu
Oleh: KH. Athian Ali M. Da’i, Lc.,M.A. (Ketum Forum Ulama Ummat Indonesia)
ENTAH apa yang menjadi dasar pertimbangan presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi Menteri Agama, figur yang sebelum menjadi Menag (dulu Ketua GP Ansor -red) tidak jarang membuat pernyataan kontroversial yang cukup menyesakkan dada khususnya ummat Islam di luar NU.
Sebelum kasus ini, YCQ pun langsung membuat statemen yang mengejutkan dengan di antaranya menyatakan, jika dirinya sebagai Menag akan mengafirmasi Ahmadiyah dan Syiah.
Pernyataan yang tentu saja sangat bertolak-belakang dari pernyataan sebelumnya: “Saya menteri semua agama”, di mana dengan pernyataan tersebut seharusnya yang bersangkutan sebagai Menteri Agama berkewajiban untuk mengayomi enam agama resmi yang diakui negara: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu, serta berupaya untuk melindungi kesakralan keenam agama tersebut dari upaya penodaan dan penistaan.
Termasuk melindungi kesucian agama Islam dari penodaan oleh aliran-aliran sesat berbaju Islam yang sangat banyak jumlahnya di negeri ini termasuk Ahmadiyah dan Syiah.
Belum lagi pulih dan terobati perasaan ummat Islam yang ingin menjaga dan melindungi kesucian dan kemurnian agama Islam, serta menjaga persatuan dan kesatuan, kini malah muncul lagi pernyataan Menag YCQ yang dengan lantangnya menyatakan jika “Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU.” (Kanal YouTube TVNU, Rabu, 20-10-2021).
Pernyataan Menag YCQ yang beraroma ananiyyah ‘asobiyyah firqah (egosentrisme kelompok) itu sontak mengundang reaksi dan sangat berpotensi untuk semakin membuat jarak antara ummat Islam di luar NU dengan NU. Kecaman demi kecaman pun bermunculan, di antaranya dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas.
“Cara berfikir dan cara pandang seperti ini kalau dikaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat,” kata Buya Anwar Abbas.
Saking geramnya sosok pengurus MUI yang dikenal istiqamah ini menyatakan, jika seperti ini, “Saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena membuat gaduh dan mudharatnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya,” tegas dia, dikutip dari JPNN.
Tidak kurang kerasnya pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, di mana Buya Gusrizal Gazahar melalui tulisannya yang berjudul: “Kalau Hanya untuk NU, Jadikan Saja Kemenag NU, Kami di Luar!” yang diunggah lewat akun Facebook- miliknya Ahad, 24 Oktober 2021.
Setelah membaca situasi yang tidak nyaman akibat dari pernyataan Menag YCQ, pihak PBNU segera bersikap melalui Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang menegaskan jika Kemenag bukan hanya milik NU. “Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Ahad 24 oktober 2021.
Rakyat sebenarnya sudah cukup menderita dengan kondisi perekonomian yang semakin mencekik leher banyak penduduk negeri ini. Belum lagi pandemi covid-19 yang telah banyak memakan korban dan belum sepenuhnya berhasil diatasi, di mana rakyat seharusnya membutuhkan ketenangan jiwa untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka. Pemerintah seharusnya menciptakan ketenangan bukan malah membuat kegaduhan sebagaimana yang dilakukan Menag YCQ .
Presiden Jokowi selayaknya mempertimbangkan kembali keberadaan menterinya yang satu ini.
