"Hentikan kereta cepat, kita tidak mati ya karena itu," kata dia dalam webinar, Senin (18/10/2021).
Berdasarkan informasi yang disampaikan Faisal Basri, pemerintah akan menggunakan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk membantu pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jika benar, menurutnya hal itu keliru.
Dirinya pun menyinggung keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Sebab, di saat pemerintah turun tangan demi proyek kereta cepat, di sisi lain pemerintah melalui Menteri Sosial Tri Rismaharini mencabut kepesertaan 9 juta orang miskin dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tahun 2021.
"Kereta cepat ini mau pakai SILPA tahun lalu nih, gila nggak? SILPA tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat. Buat rakyat 9 koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma," tuturnya.
Bukan cuma kereta cepat, dia juga menyinggung proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Menurutnya hal semacam itu semestinya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan APBN.
"Nggak perlu uang dari pemerintah asal pemerintahnya sediakan lahan jalan itu, cuma nanam singkong. Negara hari begini bikin food estate menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin tidak pakai food estate," tambahnya.[Detik]
