Hal tersebut ditegaskan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi dalam merespons pernyataan Agus Widjojo saat berbincang dengan wartawan Najwa Shihab membahas surat terbuka Brigjen Junior Tumilaar kepada Presiden Jokowi.
Dalam perbincangan itu, Agus menyebut TNI menyatu dengan rakyat pada saat perang merebut kemerdekaan. Namun setelah merdeka, rakyat adalah milik presiden.
"Rakyat menjadi milik presiden sebagai akibat adanya Pemilu Pilpres itu logika ngaco! Asas rakyat berdaulat itu tidak hilang dengan terpilihnya presiden," bunyi pernyataan KAMI Lintas Provinsi dalam surat yang diterima redaksi, Senin (11/10).
KAMI Lintas Provinsi juga menganggap kemanunggalan TNI versi Gubernur Lemhannas berbahaya.
"Pikiran Agus, prajurit dilepas dari institusi. Prajurit menjadi obyek eksploitasi dan diserahkan pada rakyat untuk melayani. Ini doktrin licik TNI pola Agus Widjodjo. Jika pemikiran Agus seperti ini akan terbentuk kaum borjuasi para jenderal," jelas KAMI Lintas Provinsi.
Gubernur Lemhannas juga dinilai telah menyimpang dan sengaja mengabaikan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai Satuan Teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Sebagai unsur terdepan, jelas KAMI, Babinsa dituntut aktif mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya. Ini doktrin agar TNI mencoba bersatu dan membantu rakyat sehingga terbentuk pertahanan rakyat semesta.
"Artinya, TNI bukan menipu dan membebani rakyat apalagi membiarkan rakyat menderita, karena perlakuan kesewenangan musuh atau kesewenangan kekuasaan yang disimpangkan oleh aparat.
Dari berbagai sudut pandang, apa yang disampaikan Gubernur Lemhannas keliru dan salah serta menjadi cerminan egosentrisme Agus Widjojo.
"Sepertinya Agus tidak pernah membaca UU TNI atau sengaja melupakan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang. Rakyat tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan peran TNI," tegas KAMI Lintas Provinsi.
Pernyataan Agus Widjodjo yang menyebut rakyat milik presiden juga dianggap pernyataan tragis dan memprihatinkan dari seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas.
"Untuk itu, KAMI Lintas Provinsi meminta Agus Widjodjo diberhentikan dari Gubernur Lemhannas dan tidak lagi ditempatkan dalam jabatan strategis lainnya," tandasnya.[rmol]
