Hal tersebut diungkapkan Politikus Partai Gerindra tersebut melalui video yang tayang di kanal YouTube Fadli Zon Official pada 20 Oktober 2021.
Fadli Zon blak-blakan mengungkapkan, ada hal yang lebih penting mendapatkan sorotan, ketimbang pertanyaan soal apakah ibu kota negara benar-benar bisa dipindahkan atau tidak.
Hal tersebut disadari Fadli Zon setelah mempelajari lebih jauh Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN).
"Sesudah saya pelajari lebih jauh wacana ini, pertanyaan yang tepat adalah ke mana dan kepada siapa pemerintah akan memberikan aset-aset negara yang (ada) di Jakarta dan sekitarnya?" ungkap Fadli Zon dikutip GenPI.co, Kamis (21/10).
"Banyak orang lupa bahwa di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara, baik berupa gedung atau lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain," sambungnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, bahwa agenda ini kotor dan berbahaya lantaran potensi penyelewengannya sangat besar sekali.
"Saya melihat pola semacam ini akan kembali mengulangi tragedi BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) di masa lalu," jelas Fadli Zon.
Pasalnya, menurut Fadli Zon, pada mulanya, negara menguasai aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) melalui BBPN, lalu aset-aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar.
"Jadi pertanyaan publik sekarang harus berubah. Kepada siapa aset-aset itu akan dialihkan? Itulah konsolidasi oligarki yang terjadi di tengah pandemi. Sungguh tragis dan sungguh ironis," tegas Fadli Zon.
Sementara itu, kritik soal rencana pemindahan ibu kota tidak hanya disuarakan Fadli Zon.
Pakar Ekonomi Rizal Ramli juga vokal dalam menyuarakan kritiknya.
Salah satu hal yang dikritik Rizal Ramli adalah tentang pembiayaan ibu kota baru tersebut.
"Pertama, disebutkan sebagian pakai anggaran pemerintah. Kedua, nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di Sudirman, depan Monas dijual atau disewakan ke swasta dan lalu uangnya dipakai untuk membangun," jelas Rizal Ramli pada 4 Oktober 2021.[genpi]
