Dilansir Panjimas.com dari Youtube Official iNews pada Selasa (28/9/2021), Gatot Nurmantyo atau sering disebut GN menyebut informasi soal hilangnya diorama G30S PKI didapatnya dari utusan yang sengaja ia kirim ke Museum Dharma Bakti.
“Foto dari video terakhir tadi udah kosong,” ujar Gatot seperti melansir Youtube Official iNews.
Akibat dari pernyataan GN tersebut berbuntut panjang, ia menuding paham komunisme telah masuk ke tubuh TNI.
“Makanya saya katakan bahwa ini sudah ada penyusupan paham-paham kiri, paham komunis di tubuh TNI,” ungkapnya dalam video yang sama.
Pihak Markas Kostrad merespon pernyataan menohok GN. Tak tertinggal, politisi Effendi Simbolon menilai ada muatan politik besar yang dilontarkan GN untuk menggiring opini masyarakat bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo pro dengan PKI. Effendi pun mengajak Gatot untuk memaparkan isu PKI di DPR jika yang diungkapkan GN tersebut adalah fakta,
“Itu penggiringan saja, ujungnya kan menohok pemerintahan Presiden Jokowi, ‘rezim ini pro komunis’. Kita balikkan, Pak Gatot sampaikan, kalau perlu kami undang ke Komisi I. Beberkan di mana dan siapa, tunjuk saja langsung, sebagai mantan Panglima TNI,” kata Effendi kepada kumparan, Selasa (28/9).
Mendengar perseteruan udara tersebut, eksponen 66 Solo Usman Amirodin ikut angkat bicara. Ia justru menyebut bahwa tantangan politisi PDIP tersebut membuktikan bahwa munculnya kembali PKI, ia menyebutnya dengan PKI Gaya Baru.
“Tidak usah Gatot Nurmantyo, masyarakat awam seperti saya saja dapat membuktikannya berdasar fakta dan juga logika, apalagi Gatot Nurmantyo yang mantan panglima TNI. Cara pandang seorang politisi jauh berbeda dengan seorang negarawan, apa lagi sekelas Gatot Nurmantyo yang tidak diragukan lagi kenegarawannya,” ujarnya, Kamis (30/9/2021).
Ia mencontohkan PKI pada tahun 1948 memproklamirkan berdirinya negra komunis dan juga tahun 1965 mengadakan coup detat yang dikenal G30S PKI. Menurutnya hal itu merupakan wajah politisi yang kerap berkoar NKRI harga mati.
“Mereka bukan negarawan. Mau bukti tentang PKI? kalau sudah saya beberkan berdasar fakta bahwa ada gerakan PKI Gaya Baru, maka saudara Effendi akan berbuat apa, mau diam? itu bukan sikap NKRI harga mati, PKI Gaya Baru adalah PKI yang makar tahun 48 dan 65 dan sekarang merubah
modus operandinya tidak menggunakan kekerasan phisik, akan tetapi masuk dalam system pemerintahan mempengaruhi kebijakan pemerintah mengeluarkan UU, Peraturan, dan lain sebagainya yang arahnya memusuhi umat beragama khususnya Islam,” katanya.
Poin kritis Eksponen 66 Solo terkait PKI Gaya Baru :
1. Minta dihapus TAP.MPRS 25 th 66 Tentang Pembubaran PKI, ini kalau bukan PKI, lalu siapa yg minta? Apa ada partai lain yang minta?
2. Kata PKI dalam G.30.S/PKI dihilangkan, siapa yang minta, apa mungkin ada partai lain yang minta?
3. Ribka Ciptaning anggota DPR RI dari PDIP mengatakan bangga jadi anak PKI, dan mengataka ada lebih dari 200 yg masuk dalam pemerintahan serta anggotanya lebih dari 15 juta belum termasuk keluarganya. Ini hantu atau PKI beneran?
4. Ada gerakan untuk menghilangkan peran agama di masyarakat, agama urusan pribadi, siapa yang anti agama kalau bukan PKI Gaya Baru, atau mungkin ada partai lain yang tercemar PKI?
5. Siapa yang mengganggu tabur bunga di Lubang Buaya tahun lalu, kalau bukan PKI, siapa mereka, apa ada kekuatan yang pro PKI GB?
6. PKI GB minta negara memberi ganti rugi dan meminta maaf, ini yang minta PKI atau ada pihak lain yang memanfaatkan PKI GB, seperti ini kok masih ada yang buta tuli terhadap munculnya kembali PKI.
7. Tolak pemutaran film G.30.S/PKI dan hapus sejarahnya. Siapa lagi yang minta kalau bukan PKI GB, bila ada pihak lain yang minta, mereka jelas PKI GB.
Menurutnya Usman Amirodin, masih banyak fakta lain sekitar 17 poin lagi. Ia mempersilahkan Effendi Simbolon datang ke Solo untuk diberi pencerahan agar berfungsi sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil golongan tertentu.
“Saya berharap saudara Effendi Simbolon menjadi politisi yang juga negarawan seperti Gatot Nurmantyo, jangan seperti politisi PKI yang khianat terhadap NKRI. Politisi macam PKI rela menjual negara karena bukan negarawan, bila tidak siap ke Solo, kirim kader-kader saudara yang ada di Solo untuk adu fakta,” pungkasnya.[panjimas]
