"Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China," kata Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).
"Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana," imbuhnya.
Dalam rapat bersama DPR, Irawan mengungkap sejumlah hambatan Bakamla dalam menjaga perbatasan. Salah satunya, persoalan sarana dan prasarana.
Ia menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Di saat yang sama, Bakamla tak memiliki armada untuk pemantauan udara. Mereka biasanya meminjam ke TNI AL ataupun menyewa saat butuh pemantauan udara.
"Kami kerja sama dengan Kogabwilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini, kami ke Kogabwilhan I dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerja sama pemantauan udara," kata dia.
Irawan juga mengungkap kondisi miris kapal-kapal Bakamla. Dia mengungkap kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut China Selatan dan Natuna Utara masih dinamis.
Walhasil, akibat pengawasan Bakamla yang tak optimal akibat keterbatasan armada, tak sedikit kapal asing memasuki perairan Indonesia hingga saat ini.
"Sampai saat ini pun, bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada. Sedangkan mereka ada di situ sejak lama, kapal-kapal Vietnam dan coast guard China," ungkapnya.[CNN]
