PSI vs Anies, dan Misi Keumatan 2024
PSI itu sedang ingin mengangkat namanya, ingin dikenal banyak orang, dan ia perlu mendompleng nama yang sudah tenar, dan secara afiliasi memang berseberangan dengan mereka. Saat ini, sasaran empuk mereka tentu Anies Baswedan.
Jadi jangan merasa aneh, jika sampai 2024 nanti, mereka akan banyak melakukan serangan terhadap Anies.
Apakah serangan-serangan itu akan berpengaruh terhadap elektabilitas Anies? Seharusnya tidak, karena jelas basis pemilih Anies dan PSI jauh berbeda. Kecuali kalau ada kasus yang benar-benar bisa mereka goreng sampai ke ranah hukum atau membuat aib besar bagi sang gubernur. Tapi, tampaknya itu sulit.
Saingan PSI dalam meraih suara sebenarnya adalah PDIP. Menurut Arie Putra, seorang analis politik, pemilik channel youtube Total Politik, dua partai ini bersaing dalam meraih suara golongan kiri, yaitu kelompok nasionalis sekuler. Dulu, di ceruk ini, PDIP begitu digdaya, hampir tak punya saingan. Dan PSI yang sekarang coba menggoyangnya. Kalau partai-partai semisal Golkar, Demokrat, Nasdem, dll., cenderung berada di tengah, nasionalis religius, ceruk terbesar pemilih di Indonesia, berebut meraih bagian kue terbesar.
Sedangkan di pemilih golongan kanan, kelompok Islam, leader-nya adalah PKS. Yang nanti akan bersaing dengan PBB, Partai Ummat, PDRI, dan partai-partai Islam lain, untuk meraih suara di ceruk ini.
Jadi, jangan bayangkan PSI akan mengganggu pasar PKS, atau Partai Ummat akan menggerus suara PDIP. Dalam ranah politik elektoral, bukan seperti itu yang terjadi. Penggerusan dan saling sikut, akan terjadi pada partai-partai yang berasal dari ceruk pemilih yang sama afiliasi atau ideologinya.
Kalau mau memperbesar jumlah kalangan Islamis, jalannya bukan dengan politik elektoral, tapi dengan dakwah riil di masyarakat, yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Politik elektoral hanya memperebutkan dukungan suara yang sudah ada.
Terkait dengan Anies, jika kelompok Islamis memang serius ingin mengusungnya di 2024, seharusnya sudah ada pembicaraan serius dengannya, dan ada kontrak politik yang jelas, jika dia terpilih, ada agenda keumatan yang dia dukung. Dan dia harus berkomitmen untuk memenuhi kontrak tersebut, dan ada sanksi sosial yang diterima jika ia terbukti mangkir nantinya.(*)
