Sebagai orang awam, dalam benak saya mengumumkan pembatalan Haji 2021 itu simple.
Kemenag memberikan sosialisasi pembatalan ibadah haji karena belum mendapatkan izin dari Saudi, diteruskan pada instansi Kemenag di daerah agar meneruskan ke masyarakat umum, khususnya calon jemaah Haji yang jadwalnya berangkat tahun ini.
Pemberitahuan pada calon jemaah haji bersangkutan, bisa melalui surat via pos, sms, atau via surat elektronik.
Kementrian Agama melalui Yaqut, meminta media TV nasional menyiarkan pernyataan dirinya dalam durasi 5-10 menit. Plus media berita baik cetak maupun online ikut memberikan informasi berdasarkan keterangan Kemenag.
Atas cara-cara itu, apa mungkin habiskan dana sampai 21M?
Bagi saya gak masuk akal. Andai ada 200 ribu jemaah yang dikirimkan surat dengan biaya per surat adalah Rp. 10.000,- (sudah termasuk kertas, tinta print, perangko, amplop), Totalnya hanya 2M.
Pun ketika meminta media menyiarkan, apakah media meminta bayaran tinggi? Pemerintah melalui Kemenag bisa saja mengintervensi media untuk menyiarkan pernyataan yang hanya makan waktu 5-10 menit, dengan alasan Urgent untuk kepentingan negara.
Paling tinggi anggaran sosialisasi pembatalan ibadah Haji 2021 gak sampai 5M. Kenapa bisa ada 21M?
Dan kabarnya Yaqut tidak bisa menjawab saat anggota DPRD bertanya hal ini pada dirinya. Dan masyarakat pun ikut bertanya, apa saja point-point mata anggaran yang bisa terkumpul menjadi 21M tersebut?
Menag harus belajar bagaimana pendahulu mereka tersangkut kasus korupsi dan suap. Dan mereka berasal dari "rumah" yang sama dengan Yaqut. Jangan sampai kejadian memalukan kembali terulang dan membuat "Rumah" yang dibanggakan harus mendapatkan jatah jabatan Menteri Agama menjadi tercoreng.
Nanti kalau ketahuan nilep, trus jabatan Kemenag diberi pada non NU, situ marah. Maen ngambek dan mau narik dukungan lagi. Begitu diberikan, kok malah buat lubang begini.
Ayo qut, jelaskan apa saja anggaranya. Jangan lupa sama kwitansi ya...🤭
21M kalau dibelikan kerupuk, bisa kenyang awakmu 'qut. Kalau dibelikan cendol, iso renang rame2.
Mau minta KPK mengusut, tapi dah gengsi sama lembaga ini.
(Setiawan Budi)
