Pernyataan itu disampaikan Al Thani saat menyampaikan keterangan pers usai bertemu Menlu Jerman, Heiko Mass, di Doha, pada Selasa (31/8/2021). Al Thani mengatakan, yang paling tepat dilakukan adalah menggandeng kelompok Taliban sebagai mitra.
Dengan itu, Al Thani percaya, masalah keamanan dan sosial-ekonomi yang sudah lama menjadi kekhawatiran di Afghanistan bisa mulai teratasi.
"Bila kita mulai memberikan syarat dan menghentikan keterlibatan (Taliban), kita akan menyebabkan suatu kekosongan (pemerintahan Afghanistan), pertanyaannya, siapa yang akan mengisi kekosongan ini?" ucap Al Thani seperti dikutip dari Al-Jazeera.
"Kami percaya tanpa keterlibatan kita tak bisa mencapai progress keamanan dan sosial ekonomi," sambung dia.
"Ini adalah peran kita semua untuk selalu mendorong mereka (Taliban) memperluas pemerintahan yang melibatkan semua pihak bukan mengeluarkan berbagai pihak," tuturnya.
Sampai saat ini, belum ada negara di dunia yang mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.
Namun, Qatar diduga sebagai salah negara yang mendukung pergerakan Taliban.
Kelompok Taliban bahkan mempunyai kantor perwakilan di Ibu Kota Qatar, Doha.
Kabinet Taliban
Taliban sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan kabinet baru yang diharapkan akan mencakup semua anggota Rahbari Syura, atau dewan kepemimpinan saat ini.
Komandan tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada sedang melangsungkan konsultasi bersama dengan wakilnya Sirajuddin Haqqani, yang juga kepala jaringan Haqqani, dan Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar yang juga kepala komisi militer Taliban. Konsultasi dilangsungkan di Kandahar, kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran Taliban.
“Saat ini kepemimpinan Taliban sedang berkonsultasi dengan beragam kelompok etnis, partai politik dan di dalam Emirat Islam sendiri tentang pembentukan pemerintahan yang dapat diterima di dalam dan luar Afghanistan, dan yang diakui,” ujar Sher Mohammad Abbas Stanikzai, pemimpin senior Taliban lainnya, dalam pidato yang disiarkan televisi hari Sabtu (28/8) pekan lalu.(*)
