“BIN dan termasuk Menkopolhukam Mahfud MD menjadi ikut sibuk dengan mengeluarkan pernyataan ancaman terorisme pasca Taliban menang melawan AS,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada suaranasional.com, Sabtu (4/9/2021).
Damai mengatakan, Indonesia merupakan negara non blok yang tidak memihak dalam konflik suatu negara tetapi ada amanat dalam pembukaan UUD 45 disebutkan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Kelompok Taliban menjadikan AS sebagai kolonialis karena melakukan intervensi negara dan bangsa Afghanistan melalui kekuatan politik, ekonomi juga mendatangkan tentara dan persenjataan militer juga para ahli militer. AS melakukan praktek divide et empera/ pecah belah antara anak bangsa di Afghanistan,” jelas Damai.
Damai mengatakan, pemerintah Indonesia bisa memberikan bantuan moril dan logistik terhadap pemerintahan Taliban pasca negara tersebut dilanda konflik. “Pejabat pemerintah lebih baik diam tidak mengomentari kemenangan Taliban dan konsen pada penanggulangan varian Covid 19 di tanah air,” ungkapnya.
Damai mengatakan, para pejabat di Indonesia terlalu jauh mengaitkan kemenangan Taliban dengan politik dalam negeri.
“Konstelasi politik tanah air tidak akan sama dengan Afghanistan, karena sistem hukum ketatanegaraan maupun kehidupan sosial dan politik, georafis dan adat budaya mereka (Afghanistan) pastinya berbeda dengan sistem konstitusi yang berlaku di negara Indonesia. Dan negara kita punya Pancasila sebagai pemersatu kemajemukan bangsa ini, dan oleh banyak pejabat publik di negara ini biasa diteriakan sebagai jargon ‘Kami Pancasila NKRI Harga Mati’,” pungkasnya.[SN]
