BAKAMLA DAN PRABOWO
Mempunyai garis pantai terpanjang, membuat Indonesia menjadi negara dengan perairan terluas. Dari sabang sampai merauke wilayah Indonesia yang gak menutup kemungkinan lautnya menjadi perlintasan kapal dunia.
Ribuan bahkan puluhan ribu kapal melintas setiap harinya diperairan Indonesia. Ada yang melintas karena ingin ke wilayah lain, namun ada yang melintas dan melakukan aksi-aksi ilegal diperairan kita.
Perlintasan ini terkadang membawa kapal-kapal yang licik dengan sengaja mengambil kekayaan laut Indonesia, melakukan investigasi dan hal-hal lain untuk kepentingannya.
Kita punya Bakamla (Badan Keamanan Laut) sebagai penjaga perairan diluar institusi TNI. Sayagnya Bakamla sebelumnya ibarat Hansip yang hanya berjaga dengan pentungan di tangan dan jumlahnya personilnya pun tidak memadai.
Di negara luar, penjaga laut mereka adalah Coast Guard yang non militer. Namun dinegara kita, ada tumpang tindih penugasan penjagaan laut. Ada 3 kementrian dan 2 institusi yang dibebankan dalam penjagaan laut ini.
1. Kementrian hukum dan ham
2. Kementrian pertahanan
3. Kementrian KKP
4. TNI AL
5. Bakamla
Bakamla sendiri berada dibawah koordinator Menkopolhukam dan terpisah dengan Kemenhan. Dan Kemenhan sendiri bertugas mencukupi kebutuhan TNI dalam pengadaan alusista dan segala hal yang berhubungan dengan administrasinya. Anggaran Bakamla dan Kemenhan sendiri berbeda.
Namun pada prakteknya, Kemenhan sendiri bersinergi dengan Bakamla dalam pengadaan alat persenjataan yang dibutuhkan.
Bakamla dulu tidak dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. Bahkan saat mendapati ada pelanggaran dari kapal asing, Bakamla dulu hanya bisa memperingatkan tanpa berani adu fisik kapal dengan membenturkan atau menggunakan senjata dalam melumpuhkan.
Ada kejadian era susi lalu, Bakamla menangkap kapal nelayan China di Natuna. Menggiring mereka ke garis pantai, namun dalam perjalanam Coast Guard China langsung memepet kapal Bakamla. Besarnya ukuran kapal mereka dan juga fasilitas senjata tidak memadai, membuat Bakamla akhirnya melepaskan kapal nelayan ditengah lautan.
Atas dasar inilah Bakamla perlu mendapat kekuatan tambahan ditengah luasnya perairan kita.
Pertengahan 2020 lalu pertama kalinya Bakamla mendapatkan izin dari Menhan Prabowo menggunakan senjata berkaliber 30mm. Izin ini membuat Bakamla sumringah, karena sebelumnya Bakamla hanya dizinkan menggunakan senjata berpeluru karet..!!
Memperbarui dan mencukupi alusista Bakamla seperti menjadi tugas pokok Menhan. Secara pribadi saya rada bingung dengan hubungan Bakamla dan Kemenhan secara kelembagaan maupun secara anggaran.
Dalam hubungan tersebut, Menko Maritim tahun lalu bahkan sudah merencanakan menambah anggaran Bakamla 400 Milyar.
Bingung gak? Kenapa ada Menko Maritim yang berkuasa menambah anggaran Bakamla? Padahal dalam struktur pemerintahan, Bakamla dibawah Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Ham, bukan dibawah Kemenko Maritim.
Januari 2020, Prabowo telah memilih kapal buatan Denmark berbadan besar yang akan diberikan pada Bakamla.
Hanya saja pembelian itu menunggu regulasinya berlaku dulu, dimana regulasi tersebut tercantum dalam UU Omnibus Law yang telah disetujui akhir tahun lalu..
Mencukupi perlengkapan Bakamla, Prabowo juga mengizinkan Bakamla membeli peralatan ke PT. PINDAD untuk mencukupi kebutuhannya.
Hubungan Kemenhan dan Bakamla ini unik. Secara garis tugas, Bakamla sebenarnya dibawah kementrian Polhukam. Namun soal mencukupi kebutuhan sarana dan prasarananya, terkadang Kemenhan juga diminta untuk membantu dalam menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Bakamla.
Perlu penegasan dimana letak penugasan Bakamla sebenarnya. Apakah dibawah Kemenhan atau menjadi kewajiban Kemenhan dalam mencukupi kebutuhannya atau berada di bawah kementrian bidang lain?
Sebagai negara kepulauan, sudah sepatutnya kita mempunyai penjaga laut diluar militer yang tangguh dan mumpuni untuk bertarung diperairan. Karena kejahatan dilautan, sangat mungkin dilakukan oleh kapal asing dan itu butuh ketegasan.
Apa yang sudah Menhan lakukan untuk Bakamla? Silahkan membuka link diatas untuk mengetahuinya. Dan perlu juga membuka struktur pemerintahan dimana Bakamla berada dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab untuk membuat Bakamla menjadi Coast Guard terhebat di dunia.
(Setiawan Budi)
