Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT RNI, PT BNI, dan PT BTN pada Kamis, 9 September 2021.
“Yang menarik, kalau kita mau jujur, ini BNI, pasti BTN nerima surat juga, jadi 4 bank Himbara menerima surat sebenarnya dari Kemensos,” ujar Andre Rosiade.
Dia pun mengaku memiliki surat yang diberikan Kemensos kepada bank Himbara tersebut, yang ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga bernama Rahmat Kusnadi.
“Beliau yang meminta agar diblokir bansos itu karena butuh perbaikan data di titik-titik yang diminta oleh Kemensos,” ucap Andre Rosiade.
Dia menambahkan bahwa titik-titik tersebut diduga menjadi lokasi yang didatangi oleh Tri Rismaharini hingga terjadi video viral Mensos marah-marah.
“Nah, diduga titik-titik itu yang didatangi oleh Ibu Risma lalu terjadilah video viral yang, mohon maaf ya, video viral itu menurut saya lebih kurang kalau ada surat blokir itu benar dan saya percaya kebenarannya karena saya juga punya suratnya, terjadilah politik drama Korea,” tutur Andre Rosiade.
Jika memang benar, dia pun menilai aksi yang dilakukan Mensos seperti pencitraan ala drama Korea.
“Apa namanya? Pencitraan drama Korea, drakor. Seakan-akan ada Menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal Kementeriannya kirim surat suruh bank ini ngeblokir,” kata Andre Rosiade.
Alasannya membahas ‘pencitraan drama Korea’ itu adalah karena Komisi VI DPR bermitra dengan bank Himbara.
“Kenapa saya bicara? Karena ini kita Komisi VI bermitra dengan bank Himbara, jangan sampai ada untuk meningkatkan pencitraan drama Korea, bank Himbara kita dikorbankan,” ujar Andre Rosiade.
Oleh karena itu, dia meminta agar politik drama Korea semacam itu segera dihentikan, agar tidak ada lagi instansi yang dikorbankan.
“Hentikanlah politik drama Korea untuk pencitraan, sehingga mengorbankan institusi negara yang lain,” ucap Andre Rosiade.
Apalagi setelah drama tersebut, Kemensos kembali mengirimkan surat kepada bank Himbara untuk membuka blokir akun bansos tersebut.
“Setelah drama Korea marah-marah dilakukan, lalu Kemensos kirim surat lagi menyuruh membuka blokir itu. Kalau tadi tukang blokir itu namanya Rahmat Kusnadi, tukang buka blokir itu dengan jabatan yang sama namanya Heri Kris Sritanto, Direktur Jaminan Sosial Keluarga,” tutur Andre Rosiade.
Dia menekankan bahwa dugaan tersebut tidak sembarang disampaikan, karena ada data yang jelas.
“Datanya ada, enggak mungkin bank berani ngeblokir kalau enggak ada perintah,” ujar Andre Rosiade.
Akan tetapi, pihak Bank Himbara tidak memberikan tanggapan terkait adanya surat dari Kemensos yang dikirimkan kepada mereka. [Democrazy/rkp]
