Noel beralasan kondisi darurat pandemi virus corona (Covid-19) yang berkepanjangan membuat pemerintahan Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat.
"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu," kata Noel dalam keterangan resminya, Kamis (2/9/2021), seperti dilansir CNNIndonesia.
Noel menambahkan masa jabatan Jokowi yang kini tersisa 3 tahun tidak akan cukup untuk mengeksekusi kebijakan pro rakyat.
"Jokowi harus diberi kesempatan untuk bekerja maksimal," ucap dia.
Menurut Noel wacana penambahan masa jabatan Jokowi itu bisa direalisasikan lewat amendemen UUD 1945.
Syarat untuk.melakukan amendemen UUD 1945 harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota MPR atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD. Noel meyakini syarat itu bukan perkara sulit bagi koalisi parpol Jokowi.
Ia memproyeksikan nantinya ada dua pasal dalam UUD 1945 yang akan berubah. Yakni menyelipkan ayat perpanjangan masa jabatan presiden dalam keadaan darurat di Pasal 7. Serta menambahkan kewenangan MPR untuk menetapkan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam kondisi darurat.
"Otomatis jika masa jabatan diperpanjang 2 atau 3 tahun. Maka jabatan DPR dan DPD beserta di bawahnya juga diperpanjang," kata Noel.
"Pemilu membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, di saat pandemi lebih baik yang untuk pemilu digunakan untuk kepentingan membangkitkan perekonomian dan stimulan aksi sosial pro rakyat," tambahnya.
Ditolak Mentah-Mentah
Wacana relawan Jokowi ini ditolak mentah-mentah.
"Sebagai rakyat, sy tdk sepakat jika pandemi covid dijadikan alasan utk memperpanjang jabatan Presiden. Dinegara lain juga tidak kan? jalankan konstitusi saja dgn baik...," kata @ajic_kang.
"Relawan ato apapun semacamnya sebaiknya dibumi hanguskan, ini smua komponen perusak bangsa dan negara," ujar @CaesarDcandra.
"Menurut saya sih, jangan 3 tahun, tapi 300 tahun sampai jadi mumi gitu ...," ketus @H2FAA.
