[PORTAL-ISLAM.ID] Pegiat media sosial memberikan cap 'berwatak korup' kepada tujuh partai yang menolak menghadiri Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta.
Sebagaimana diketahui, tepat pada hari ini, Selasa, 28 September 2021 DPRD DKI Jakarta melakukan Rapat Paripurna.
Agenda rapat tersebut adalah membahas mengenai Penyampaian penjelasan Anggota Dewan Pengusul secara lisan atas Hak Usul Interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.
Rapat tersebut pun dilakukan secara terbuka untuk umum dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan disiarkan secara langsung melalui youtube channel dprddkijakarta.
Hal tersebut disampaikan ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melalui akun media sosial Twitter miliknya.
Walaupun rapat tersebut sudah disetujui oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, namun terdapat tujuh fraksi partai yang menolak hadir.
Partai-partai yang menolak hadir adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan PKB.
Sementara, diketahui ketujuh partai tersebut mengatakan bahwa rapat penjadwalan interpelasi Formula E.
Oleh karena itu, ketujuh fraksi dari setiap partai menolak menghadiri dan menyebut bahwa rapat dan hasil rapat tersebut ilegal.
Mengetahui hal tersebut, pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean pun langsung menyindir ketujuh fraksi yang menolak hadir.
Selain itu, mantan Politikus Partai Demokrat ini pun mengatakan bahwa tuduhan ilegal kepada DPRD DKI Jakarta itu tidak benar.
Hal itu disampaikannya melalui akun media sosial Twitter miliknya @FerdinandHaean3 pada Selasa, 28 September 2021.
"Tuduhan ilegal itu tidak benar. Bamus DPRD telah memutuskan menyetujui Paripurna dengan agenda PENYAMPAIAN PENDAPAT PENGUSUL INTERPELASI," kata Ferdinand dikutip Galamedia dari akun Twitternya.
"Agenda ini blm masuk ke inti tujuan," tambahnya.
Ferdinand Hutahaean pun menyindir ketujuh fraksi partai tersebut yang menolak menghadiri rapat paripurna.
"Harusnya 7 partai ini hadir dan menyatakan penolakan di Paripurna, bkn di restoran," sindir Ferdinand Hutahaean.
Di sisi lain, penolakan dari tujuh fraksi ini diketahui setelah adanya pertemuan antara Anies bersama ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta.
Foto terkait pertemuan Anies Baswedan dengan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta itu beredar di media sosial dan tengah berada di sebuah restoran mewah.
Kemudian, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa di Jakarta partai-partai tersebut turut serta dalam membantu Anies Baswedan menutupi dugaan penyimpangan pelaksanaan Formula E.
“Di Jakarta, Partai2 ini turut serta MEMBANTU GUBERNUR MENUTUPI DUGAAN2 PENYIMPANGAN PELAKSANAAN FORMULA E,” kata Ferdinand Hutahaean.
“Partai2 ini tdk mendukung transparansi dan Anies Baswedan hanya omong kosong bicara ttg transparansi karena TAKUT BICARA JUJUR tentang Formula E. Berwatak Korup?” imbuhnya.*** [pikiranrakyat]