"Pemerintah ugal-ugalan. Sejak 2019 zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk tidak pernah dikendalikan," kata ekonom senior INDEF, Prof Didik Rachbini dalam diskusi daring bertajuk 'Outlook 2021: National Economic Outlook'.
Prof Didik Rachbini mengatakan bahwa utang yang menjadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya di APBN yang nilainya Rp 6.527 triliun, namun juga utang BUMN senilai Rp 2.143 triliun.
"Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1.053,18 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp 1.089,96 triliun. Jadi total utang pemerintah pada masa Presiden Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun," ujar Didik.
Rektor Universitas Paramadina itu menyampaikan Jokowi akan mewariskan utang kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun.
"Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun," ujar Didik mengingatkan.
Menurut Didik, utang yang terus membengkak itu bahkan ada yang disembunyikan dan nyaris tidak dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ini disembunyikan Rp 921,5 triliun, tidak dibahas di DPR, tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun SBN (Surat Berharga Negara). Sedangkan Rp 475,2 triliun untuk membayar utang jatuh tempo," ungkapnya.
"Negara ini makin otoriter, pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan hingga Rp 1530,80 triliun. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR, senyap," imbuhnya.
Atas dasar itu, Didik menyatakan bahwa rezim Jokowi pantas disebut sebagai pemerintahan yang menjadi raja utang. "Jadi, Jokowi ini raja utang, pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang," tegasnya.
[VIDEO]
