"Untuk mereka yang akan melakukan boosting, untuk vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan tahun depan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah, Rabu (25/8).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada sekitar 27 juta orang yang direncanakan bakal mengikuti program vaksin berbayar tersebut.
Menurut Sri Mulyani, opsi vaksinasi berbayar ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan di tahun depan pemerintah masih akan tetap memberikan program vaksinasi gratis bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 189 juta penduduk. Vaksinasi gratis ini juga akan diutamakan bagi penerima bantuan iuran (PBI) JKN.
"Dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus di-secure vaksinasinya," ujar Sri Mulyani.
Adapun pada 2022, pemerintah akan mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp 77,05 triliun. Sebanyak Rp 3 triliun di antaranya dialokasikan untuk vaksin.
Selain itu, pemerintah juga tetap akan menyiapkan dana Rp 6,5 triliun untuk mengantisipasi munculnya varian baru, seperti kasus varian Delta yang terjadi beberapa pekan lalu.
"Program vaksinasi tetap masih ada Rp 3 triliun dan antisipasi kalau sampai terjadi munculnya varian seperti delta kita juga memberikan antisipasi belanja sekitar Rp 6,5 triliun," ujarnya.
Secara rinci, cakupan anggaran penanganan kesehatan di tahun depan terdiri dari testing, tracing, treatment sebesar Rp 4,5 triliun, perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp 14,9 triliun untuk 250 ribu pasien dengan cost sharing BPJS.
Kemudian obat COVID-19 sebesar Rp 1 triliun untuk 4 juta paket, insentif tenaga kesehatan mencapai Rp 6,4 triliun, pengadaan vaksinasi Rp 38,44 triliun, dukungan vaksin pusat Rp 3 triliun dan antisipasi kesehatan lainnya Rp 6,5 triliun. [kumparan]
