"Itu skenario siluman, yang tak menghormati kedaulatan Rakyat, mengorbankan demokrasi dan konstitusi hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan." ujar HNW melalui akun Twitternya.
"Tapi MPR bukan lembaga di bawah 'ketiak' skenario tersebut. MPR penjaga dan pelaksana konstitusi yang membatasi masa jabatan Presiden 2 periode saja," lanjutnya.
Dikutip dari Majalah Tempo, sejumlah sumber dari kalangan partai politik dan lembaga survei, sudah didekati oleh orang-orang dekat Jokowi. Mereka diajak untuk ikut mengegolkan skenario presiden 3 periode, atau memperpanjang masa jabatan Presiden, DPR dan DPD.
Mereka bercerita, ada sejumlah skenario yang disiapkan.
Salah satunya memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun. Perpanjangan itu juga disertai dengan penambahan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Tetapi masa jabatan kepala daerah mungkin tidak akan terpengaruh. Jika skenario tersebut berjalan, pada 2024 hanya akan ada pemilihan kepala daerah.
Apapun skenario yang dipilih, mengubah masa jabatan Presiden membutuhkan amandemen UUD 1945.
Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD.
Namun banyak politikus memperkirakan bukan perkara sulit membuka pintu amendemen. Iming-iming perpanjangan masa jabatan sangat mungkin membuat anggota DPR dan DPD mendukung amendemen agar bisa lebih lama berada di Senayan tanpa perlu mengeluarkan duit miliaran rupiah.
Wakil Ketua MPR yang lain Sjarifuddin Hasan mengaku mendengar kabar perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode beserta para legislator. “Saya dengar itu, tapi baru nonformal. Perpanjangannya bukan lima tahun, tapi dua atau beberapa tahun,” tutur Sjarifuddin kepada Tempo,
Politikus Partai Demokrat itu menduga gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi akan mendompleng agenda amendemen soal pokok-pokok haluan negara yang masih dibahas di MPR.(*)
