Gatot pun menyoroti kinerja LPSE sebagai pihak yang memverifikasi terkait data faktual peserta lelang.
"Makanya saya bilang jadi tahapan itu setelah menang pasti berhubungan dengan OPD, dalam hal ini OPD kan Sekwan kami, nah itu pasti akan verifikasi kembali apa lagi itu informasi ada yang baru dari detikcom kan, itu pasti menjadi salah satu penilaian lah, kalau itu betul fiktif wah itu luar biasa lah," kata Gatot saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).
Gatot lantas mempertanyakan bagaimana pemenang lelang baju dinas DPRD Tangerang bisa lolos verifikasi faktual.
Menurutnya jika terjadi salah alamat, berarti ada kesalahan dari pihak yang melakukan verifikasi.
"Kenapa bisa lolos? Ini harus dipertanyakan kinerja LPSE ini, pada saat verifikasi kan mereka ada verifikasi pendataan faktual perusahaan atau apa gitu, misal dari 109 yang terverifikasi 4, dari 4 yang lolos hasil uji lab 1, berarti ada yang terlewat verifikasi itu," ucapnya.
Gatot juga memastikan persoalan alamat fiktif ini akan menjadi evaluasi kinerja ke depannya.
Dia juga tidak menutup kemungkinan persoalan alamat fiktif ini akan dibawa ke ranah pidana.
"Itu menjadi apa ya, bagi kami menjadi informasi berharga, dan jadi evaluasi kinerja mereka ke depan. Iya berarti keputusan kita membatalkan nggak salah kan, nah kalau terkait apa itu ada pidana ya itu urusan APH atau pihak yang, sebenarnya dari pihak LPSE atau ULP ya, karena verifikasi dari mereka juga," ujarnya.
"Kan verifikasi perusahaan itu biasanya ada perizinan, alamat, kayak gitu, sekalian tanya itu Pak Hadi, dia bisa komentari jenis barang, sekarang alamat ini gimana statemen dia, dia juga pasti akan kita tindaklanjuti informasi dari Hadi itu, kita nggak tahu merek dari siapa itu.
Nggak ngerti saya, kalau di kita itu nggak ada merek, kemarin sudah saya klarifikasi juga kemarin, tidak ada dalam DPA kita merek tertentu. Ini informasi berharga pasti akan menjadi bahan evaluasi kita terkait kinerja OPD terkait," lanjutnya. [Democrazy/tmp]
