RAKYAT TIDAK TAAT atau PEMERINTAH TIDAK BECUS NGURUS RAKYAT..???
Oleh: Gus Sirot
Cara kerja negara ini salah. Banyak program salah urus. Salah satunya soal vaksin.
Menjadikan vaksin sebagai syarat masuk mall, naik pesawat, naik kereta, pencairan dana bantuan pemerintah dan syarat administrasi lainnya adalah kesalahan terbesar Pemerintahan Jokowi dalam penanganan pandemi. Bukankah tidak semua Rakyat Indonesia wajib vaksin? Bahkan ada orang yang haram vaksin sesuai standart kesehatan, seperti mereka yang punya penyakit jantung, diabet akut dan sesak karena membahayakan jiwa.
Kayaknya Pemerintah terlalu sederhana membuat tesis atas kegagalan vaksin (baca: kelambanan capaian vaksinasi) dengan melempar kesalahan pada Rakyat yang dianggap tidak taat. Tesis ini cukup fatal, cenderung ngawur. Meski ada fakta sebagian rakyat enggan vaksin tetapi jumlahnya kecil. Justru fakta di lapangan, rakyat kesulitan mendapatkan akses Vaksin. Jika ada, antrianya sangat panjang.
Jika dilihat dari sisi ini, mestinya Pemerintah mengevaluasi seperti apa implementasi di lapangan. Misalnya terlalu banyak aturan yang dibuat sehingga vaksin sulit dijangkau. Seperti aturan setiap peserta vaksin harus menunjukkan KTP dan KSK. Jika bukan warga setempat maka wajib melampirkan surat keterangan dari Desa KTP berasal.
Disisi lain, rakyat kesulitan mendapatkan akses vaksin. Di setiap kecamatan, hanya ada beberapa titik vaksin setiap bulannya. Mestinya pemerintah mengadakan vaksin secara rutin berbasis desa, terutama di Puskesmas. Pemerintah memang sudah melaksanakan vaksinasi berbasis desa tetapi hanya sekali dua kali dilaksanakan, itupun dengan jumlah peserta ratusan, jauh dari jumlah rakyat di satu desa.
Semestinya Pemerintah memperbaiki dulu kinerjannya. Seperti mempermudah akses vaksin berbasis desa dan rutin melaksanakannya, melakukan sosialisasi dan penyadaran secara masif, menyiapkan jumlah vaksin yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi kelangkaan vaksin di lapangan, baru memberlakukan "sanksi" kepada Rakyat.
Belum lagi kinerja Pemerintah di luar Jawa bisa dibilang sangat parah. Menantu saya memutuskan pulang ke Surabaya karena resign dari pekerjaannya di Kalimantan. Sudah 3 pekan mencari akses vaksin tapi sampai hari ini tidak berhasil, padahal sertifikat vaksin menjadi syarat mutlak bisa naik pesawat. Jadinya menantu saya terlunta lunta di "negeri orang".
Seharusnya pemerintah lebih cerdas melihat setiap masalah. Jangan di gebyah uyah, apalagi jika kesalahannya ditimpakan kepada Rakyat.
12/8/2021
(fb penulis)
