Dengan meningkatnya jumlah kematian, penuhnya rumah sakit, dan kelangkaan oksigen, seharusnya sudah tak diragukan lagi bahwa Covid-19 nyata dan berbahaya.
Namun masih ada cukup banyak orang yang menolak Covid-19 atau mengabaikan risikonya. Mengapa demikian?
Dilansir BBC Indonesia (2/8/2021), menurut Najmah Usman, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, penyangkalan sudah menjadi persepsi umum di masyarakat.
"Penyangkalan atau denial sudah menjadi persepsi yang diyakini secara berjemaah, tidak bergantung pada parah atau tidaknya kondisi Covid-19 sekarang ini," kata Najmah.
Menurut Najmah, sikap denial adalah hasil akumulasi berbagai faktor seperti ekonomi, relijius, dan terutama ketidakjelasan penanganan Covid-19 baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini diperparah oleh misinformasi dan hoaks yang menyebar dengan mudah melalui media sosial.
Semua itu dapat membuat orang cenderung abai terhadap risiko penyakit ini dan tidak percaya atau takut pada otoritas kesehatan. Dalam beberapa situasi, ia bahkan berujung pada hilangnya nyawa.
Najmah dan kolega melakukan studi kualitatif di Sumatera Selatan sepanjang tahun lalu untuk mengukur sikap masyarakat terhadap Covid. Mereka menemukan para partisipan cenderung tidak percaya pada Covid-19 atau ragu untuk percaya.
Dalam makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific April lalu, Najmah dan rekan menyimpulkan bahwa bibit dari sikap denial masyarakat adalah ketidakpercayaan pada pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah awalnya menyangkal keberadaan wabah ini, salah satunya dengan komentar termasyhur dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahwa "flu lebih berbahaya dari corona".
Kemudian setelah kasus Covid-19 pertama ditemukan pada Maret 2020, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB. Namun setelah memperpanjang PSBB beberapa kali, pemerintah mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan memperkenalkan kebijakan "new normal".
Najmah dan kolega menyebut "new normal" sebagai bentuk propaganda penyangkalan Covid. "Itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk berfokus pada pemulihan ekonomi dan mengecilkan potensi dampaknya dengan mempromosikan uji coba vaksin Covid-19," tulis para peneliti.
Maksud ini kian terang seiring komando penanganan wabah beralih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Komite Penanganan COVID-2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), yang dikepalai Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, dan sekarang berada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Pemerintah juga kerap memberikan pesan yang bertolak belakang satu sama lain. Pernyataan Menko Manves Luhut Pandjaitan yang bersikeras bahwa Covid terkendali, dan beberapa hari kemudian meminta maaf karena varian Delta tidak bisa dikendalikan adalah contoh terbaru.
Contoh lainnya adalah larangan mudik pada Idul Fitri, namun pada saat yang sama mendorong warga untuk liburan.
Menurut Najmah, semua itu menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Ketika masyarakat tidak percaya pada institusi dan informasi resmi, ia menjelaskan, mereka akan lebih mempercayai orang-orang sekitar mereka.
Pun ketika ada orang yang mereka kenal sakit atau meninggal dalam keadaan positif Covid, mereka cenderung mengaitkan kematiannya dengan penyakit bawaan.
"Masyarakat melihatnya [Covid] itu di berita saja ramainya. Di sekitar mereka aman-aman saja," tutur Najmah.
Najmah dan kolega juga mendapati adanya persilangan antara kelas, agama, dan propaganda Covid denial. Mereka menemukan bahwa semakin relijius seseorang, semakin cenderung untuk tidak percaya pada Covid. Para peneliti berpendapat bahwa sikap tawakal (berserah diri kepada Tuhan) mengurangi upaya orang-orang untuk mengambil langkah pencegahan dalam kehidupan sehari-hari.
"Kita sering mendengar pendakwah-pendakwah ceramah bahwa kita perlu tawakal. Ada juga yang mengatakan tetap cuci tangan, tapi jangan terlalu khawatir karena kita tidak boleh bilang bahwa meninggal itu karena Covid tetapi karena ajal," kata Najmah.
Menurut Najmah, pemerintah tidak punya pegangan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat dari kepercayaan yang sudah dibangun dari moral agama. Tidak ada lagi tokoh agama yang dipercaya masyarakat karena banyak tokoh agama telah mendekat ke kekuasaan dan menjadi bagian pemerintah.
"Menariknya, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, tidak ada yang mengkoordinir untuk melakukan Covid denial ini. Malah oposan-oposan pemerintah terbesar dari kalangan Muslim, PKS, menganjurkan untuk vaksin lewat dewan syuro mereka," kata Najmah.
(Sumber: BBC)
