Hal ini disampaikan Ari saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk 'Siapa Butuh Amandemen?' Minggu (22/8).
"Ada kerumitan, apa iya benar-benar kotak pandora enggak dibuka, apa iya hanya PPHN saja?" kata Ari.
Pertanyaan itu semakin menguat, menurut Ari, apalagi kini terjadi penguatan oligarki, hegemoni kekuasaan transnasional, hingga lemahnya kontrol kekuasaan.
"Nah, ketika oligarki begitu kuat tanpa intervensi, tanpa kontrol, tanpa kekuatan penyeimbang, apalagi diikuti pelemahan demokrasi, kontrol yang sehat dari publik tidak ada. Apakah kita berani menyerahkan amandemen kepada penguatan oligarki hegemoni. Itu sangat berisiko menjadi bola liar," beber Ari.
Lebih lanjut, Ari mengamini dan sepakat konstitusi bersifat dinamis.
Tetapi, melakukan perubahan di kondisi krisis dan kritis itu sama saja menyerahkan republik pada stabilitas baru.
"Siapa yang butuh amandemen pertanyaannya. Ya orang-orang yang hari ini berkuasa. Jelas, kekuasaan selalu ingin mempertahankan kekuasaan. Saya mencurigai siapa yang diuntungkan, mereka yang berkuasa hari ini," - Ari.
Ditegaskan Ari, amandemen UUD memang perlu, tetapi kondisinya saat ini tidak tepat dan sebuah risiko besar jika melakukan amandemen.
Sehingga, perlu ada jawaban tegas apa jaminan Amandemen UUD 1945 tak melebar.
"Sehingga pertanyaan kunci apa jaminannya bahwa amandemen tidak akan membuka kotak pandora, bagaimana mencegah amandemen tidak menjadi bola liar politik," tanya Ari.
Hadir dalam diskusi tersebut Peneliti Formappi, Ray Rangkuti dari LIMA Indonesia dan Aditya Perdana dari Puskapol UI. [Democrazy/kmp]
