Kegembiraan warga Kampung Akuarium ini menyambung peristiwa pada tahun lalu. Saat itu, pada 17 Agustus 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara simbolis memulai pembangunan kampung baru di kawasan yang sempat rata dengan tanah.
Lima tahun lalu, tepatnya pada 11 April 2016, warga di sana, harus menerima kenyataan pahit.
Kawasan yang sejak 1970-an menjadi tempat tinggal mereka, digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, saat itu, Basuki Tjahaja Purnama merencanakan untuk membuat tanggul sebagai penahan banjir dari laut.
Walhasil, para penghuni kawasan yang berhadapan langsung dengan laut harus pergi. Sebagian dari mereka pun kemudian dipindahkan ke rumah susun sewa di beberapa tempat di Jakarta.
Sementara sebagian yang memilih untuk bertahan dan hidup di antara puing-puing reruntuhan bekas hunian mereka. Upaya hukum pun dilakukan dengan menggugat Pemprov DKI Jakarta ke pengadilan.
Menata kembali Kampung Akuarium menjadi salah satu isu yang diusung Anies Baswedan dalam kampanye di pemilihan kepala daerah. Bukan sekadar janji politik, sebenarnya. Di mata Anies, penggusuran paksa bukanlah solusi yang tepat.
Terlalu banyak dampaknya bagi mereka yang tergusur. Di tempat tinggal yang baru, mereka juga kesulitan untuk membayar uang sewa. Akibatnya, banyak yang akhirnya terusir. Karena itu perlu kajian ulang dalam menangani efek dari sebuah penggusuran.
Setelah dilantik menjadi gubernur, pada 16 Oktober 2017, langkah yang Anies Baswedan ambil adalah menunaikan satu per satu janji kampanyenya. Yang mula-mula adalah membuka dialog dengan warga yang memilih bertahan di Kampung Akuarium.
Sesuai dengan program Community Action Plan, Anies pun mengikutsertakan para warga untuk membuat desain hunian bagi mereka sendiri. Hasilnya, terciptalah Kampung Susun Bahari Akuarium.
Memang bukan rumah susun melainkan kampung susun. Menurut Anies, kampung merupakan bagian sejarah kota ini. Karena itu, kampung harus terus hidup berkembang, mengikuti kemajuan zaman.
Kampung Akuarium kemudian berubah wajah. Namun, sambil menunggu proses pembangunan kampung susun itu rampung, warga yang bertahan kemudian menghuni shelter atau pemukiman sementara.
Mereka pun menjalani hari-hari yang penuh dengan harapan hidup yang lebih layak dan hunian yang nyaman. Satu hal yang tak kalah penting, mereka tetap tinggal di kawasan yang telah menjadi kampung halaman mereka selama bertahun-tahun.
Tentu saja banyak hikmah yang bisa diambil dari memulihkan kampung akuarium ini. Menghuni tanah milik negara tentu bukan keinginan mereka melainkan karena terdesak oleh sebuah keadaan – yang tak sanggup mereka penuhi.
Menggusur begitu saja, kemudian memindahkannya ke tempat lain, bukan lagi solusi yang tepat. Bagaimana pun memulai hidup di tempat yang baru dengan kondisi yang berbeda memerlukan banyak adaptasi yang bisa membutuhkan waktu tidak sebentar.
Termasuk dalam soal ekonomi. Namun di saat lain mereka pun dibebani dengan kewajiban membayar uang sewa hunian. Hal ini menjadi masalah baru bagi mereka.
Memulihkan warga sekaligus kawasan Kampung Akuarium ini semestinya bisa menjadi semacam contoh dalam penataan kampung yang ada di berbagai tempat yang memiliki problematik yang serupa.
Intinya, tidak perlu menggusur bila pendekatan dialog dan saling terbuka antara pemerintah dan warga. Bagaimana pun, warga yang telah bertahun-tahun hidup di sana bisa tetap bermukim berdampingan dengan kondisi kampung halamannya yang baru.
Warga Kampung Akuarium tentu akan hidup berdampingan dengan kondisi kawasan itu yang sarat dengan cagar budaya. Mereka tidak saja bisa ikut melestarikannya dan juga bisa ikut mendapatkan manfaat ekonominya dengan baik. Demi kelangsungan hidup mereka yang lebih baik.
Kampung Akuarium ini adalah saksi bagaimana Anies Baswedan menghadirkan keadilan sosial di Jakarta.[rmol]
