[Catatan Agustinus Edy Kristianto]
Status-status saya selalu skeptis terhadap sosok dan langkah Presiden Jokowi. Alasan saya simpel: supaya kita tidak mendasarkan penilaian pada ilusi atau gambaran permukaan.
Ternyata saya tidak sendiri.
The Economist (20/8/2021) turun dengan laporan berjudul "Jokowho: Indonesia's president promised reform. Yet it is he who has changed". "Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi."
Dia janjikan reformasi, tapi justru dia yang berubah. Demokrasi semakin dilemahkan di bawah Jokowi.
The Economist membuka laporan dengan situasi pelemahan KPK melalui tes wawasan kebangsaan.
Soal pembangunan infrastruktur yang diandalkannya juga perlu dipertanyakan.
APBN 2022 akan mengalokasikan Rp384,8 triliun untuk infrastruktur. Pertanyaannya, angka itu akan bocor berapa persen dan siapa pejabat/swasta oligarkis sekeliling kekuasaan yang diperkaya?
Mitos "orang baik" perlu didekonstruksi. Termasuk ilusi tentang Jokowi adalah 'a simple boy from a simple family' atau 'the underdog challenger who grew up in a riverside shack'.
New Left Review dalam "Explaining Jokowi" menulis "he (Jokowi) was by no means destitute". Dia sama sekali tidak melarat!
Kita perlu memusatkan diri pada 'underlying' kekuasaan Jokowi. Apa yang sebenarnya ditransaksikan dan dengan siapa ia bertransaksi kekuasaan?
Itu penting.
Ben Bland dalam Man of Contradictions (2020) sudah mewanti-wanti bahwa "Jokowi tidak punya visi yang jelas tentang bagaimana ia akan membangun perekonomian".
Ben juga mengkritik tentang dominasi bekas jenderal dalam kekuasaan Jokowi. Namun ada tambahan analisis lain yang menyatakan juga terjadi dominasi polisi dan intelijen dalam pengisian jabatan publik.
Itu bisa diduga sebagai salah satu dasar The Economist menyoroti menurunnya demokrasi dan secara tidak langsung ingin menggambarkan adanya represi dan dominasi kekuasaan elite militer dan keamanan dalam pemerintahan Jokowi. Tak beda jauh dengan yang dulu-dulu!
South China Morning Post (20/8/2021) memuat artikel Richard Heydarian berjudul "Could tension with China threaten Indonesia's tradition of superpower diplomacy". Di situ disebutkan model diplomasi Indonesia yaitu "pragmatic equidistant diplomacy" baik dengan China maupun AS.
Ekonomi di bawah Jokowi bergantung ke China (raksasa teknologi Huawei disebut dominan memodernisasi infrastruktur telekomunikasi Indonesia). Disebut pula peran pribadi Menko Marives Luhut Panjaitan di balik eratnya hubungan ekonomi Indonesia-China. Sementara hubungan militer dengan AS tetap dominan. Perdagangan senjata dan latihan militer keduanya makin intensif dilakukan.
Semua yang saya gambarkan di atas ingin mengatakan bahwa jargon "orang baik", "tanpa ambisi kekuasaan", "kerja tulus" dsb dalam diri Jokowi adalah ilusi.
Jokowi adalah politisi. Dia, sama dengan politisi pada umumnya, berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan membuka jalan bagi jajaran politisi, bekas pimpinan militer dan keamanan, serta konglomerat untuk memperkaya diri sebagai bagian dari akumulasi menuju strategi suksesi kekuasaan berikutnya.
Dan itu sedang terjadi!
Ini fakta. Grup Salim memanfaatkan Tax Amnesty dan hal yang sama kini didorong oleh Menko Perekonomian.
Tentang Grup Salim sendiri, Anda bisa lihat sepak terjang dan dominasinya dalam bisnis teknologi maupun bisnis ritel kebutuhan pokoknya selama Jokowi berkuasa.
Ke depan, mereka saya dengar mengarah ke bioteknologi serta climate change--yang belakangan ini disinggung oleh Menkeu.
Kelompok pengusaha muda tertentu juga dominan. Bisa dilihat betapa dominan nan tak tergantikan peran Rosan Perkasa baik sebagai pejabat tim kampanye, tim perumus UU Ciptaker, Ketua KADIN, Masyarakat Ekonomi Syariah, hingga dicalonkan dubes AS. Ia tentu membawa rombongan sirkus.
Begitu pula dominannya sayap Menteri BUMN Erick Thohir. Telkomsel memakan obligasi GoTo (Komisaris Boy Thohir) Rp6,4 triliun, adalah fakta. Belum lagi masalah di Pupuk Indonesia antara Rekind dan Panca Amara Utama (Boy Thohir). Ada dugaan kerugian negara di situ tapi diselesaikan lewat perjanjian. Alhasil saya dengar kabar terbaru Pupuk Indonesia (holding) akan menyuntik modal US$41 juta untuk mengatasi kesulitan kas Rekind. Lalu ada Rp2,3 triliun lagi buat mengatasi ekuitas negatif Rekind yang salah satunya disebabkan dispute dengan PAU.
Kelompok mana punya lapak di mana saja dalam pemerintahan Jokowi harus ditelisik. Siapa main di infrastruktur, siapa main di IPO, siapa main di pabrik pupuk, siapa main di bansos, siapa main di vaksin (mulai dari Sinovac hingga booster), siapa main di PCR (penyedia tes PCR, menurut ICW, untung Rp10,4 triliun), siapa main di senjata, siapa main di menara telekomunikasi, siapa main di perubahan iklim, siapa main di SUKUK, siapa main di Lembaga Pengelola Investasi, siapa main di pengamanan kasus, siapa main di investment banking, siapa main di big data, siapa main di terorisme, siapa main di pengadaan barang-jasa pemerintah, siapa main di digital payment...
Semua permainan itu, nyatanya, tidak berhenti bahkan makin menjadi-jadi selama masa sulit pandemi sekarang ini!
Miris. Itulah yang terjadi.
Saya harap kita semua bangun dan tidak lagi hidup dalam ilusi.
Sekali dalam hidup, sepertinya kebusukan demi kebusukan semacam itu perlu dilawan.
Salam Infrastruktur.
20/8/2021
(Agustinus Edy Kristianto)
