Oleh: Agustinus Edy Kristianto*
Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran program Kartu Prakerja tahun 2021 sebesar Rp10 triliun. Tahun lalu Rp20 triliun, tahun ini menjadi Rp30 triliun. Peserta tahun lalu 5,6 juta orang, tahun ini 8,4 juta orang.
Bentuk kegiatan masih sama seperti tahun lalu, dengan alokasi sbb:
- Bantuan Biaya Pelatihan sebesar Rp1 juta/orang;
- Insentif Biaya Mencari Kerja sebesar Rp600 ribu/orang selama 4 bulan (total Rp2,4 juta);
- Insentif Pengisian Survei Evaluasi sebesar Rp50 ribu/orang sebanyak 3 kali.
Aturan main mengacu pada Peraturan Menko Perekonomian No. 11 Tahun 2020. Perlu tahu, pucuk komandan Kartu Prakerja adalah Ketua Komite Cipta Kerja yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakilnya adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Bagi masyarakat yang tidak tahu, mungkin akan menganggap si Ketua adalah malaikat. Bukan tidak mungkin langsung berpikir coblos saja yang bersangkutan pada Pemilu 2024. Prakerja sukses besar!
Tapi boong!
Tak jemu-jemu saya menyuarakan: ada JEBAKAN BATMAN dalam program Kartu Prakerja.
Dari anggaran Rp30 triliun itu, betul bahwa Rp20,16 triliun diberikan kepada peserta sebagai insentif (Rp2,4 juta bertahap selama 4 bulan). INI TIDAK MASALAH.
Tapi lihat ke mana larinya duit BANTUAN BIAYA PELATIHAN Rp1 juta/peserta yang tidak diterima secara tunai oleh peserta. Jangan berbisnis dengan BERKEDOK membantu korban PHK dan pengangguran.
Permainan mereka begini. Dikunci lewat aturan yang dibuat Menko Perekonomian cum Ketua Umum Golkar itu:
- Insentif Rp600 ribu/bulan diberikan setelah peserta MEMBELI video pelatihan di platform digital. Tidak membeli, tidak ada insentif;
- Duit untuk membeli video pelatihan disediakan di SALDO VIRTUAL peserta. Setiap Anda beli, saldo terpotong;
- Lembaga pelatihan yang mau video pelatihannya dibeli peserta HARUS bekerja sama dengan platform digital;
- Persyaratan menjadi platform digital sangat mudah: cakupan nasional, memiliki portal/situs, berbadan hukum perseroan terbatas, dan memiliki sistem IT yang cukup. Tak ada investasi khusus dari platform digital selain menempelkan video-video yang dibuat lembaga pelatihan di platform mereka.
Tapi, se-Indonesia ini cuma ada 7 platform digital yang terlibat: Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu/Sekolah.mu, Pintaria, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir (BUMN Telkom), dan Kemenaker. Kemenaker tidak ambil komisi/biaya jasa.
Kita lihat berapa estimasi yang bisa dimakan platform-platform swasta itu dan Anda nilai sendiri permainannya untuk membuktikan negara ini dikendalikan siapa sebenarnya:
===
Rincian estimasi pendapatan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja:
Bantuan Biaya Pelatihan Rp1 juta/peserta dibayarkan kepada platform digital:
Rp1 juta x 8,4 juta peserta = Rp8,4 triliun.
Biaya Jasa 15% untuk platform digital:
15% x Rp8,4 triliun = Rp1,26 triliun!
Rata-rata pendapatan dari Biaya Jasa untuk 6 platform digital:
Rp1,26 triliun/6 platform digital swasta = Rp210 miliar.
Sisa anggaran untuk lembaga pelatihan:
Rp8,4 triliun - Rp1,26 triliun (Biaya Jasa 15%) = Rp7,14 triliun.
Rata-rata pendapatan jika dihitung untuk 224 lembaga pelatihan (mengacu publikasi di website Prakerja):
Rp7,14 triliun/224 = Rp31,87 miliar!
Rata-rata pendapatan jika dihitung per satuan paket video pelatihan:
Rp7,14 triliun/1.701 paket video pelatihan (jumlah video mengacu laporan tahun lalu) = Rp4,19 miliar!
===
Pengurus dan pemegang saham perusahaan platform digital Kartu Prakerja:
BUKALAPAK (berdasarkan Akta Perubahan PT Bukalapak.com 4 Juni 2021)
Komisaris Utama: Bambang PS. Brodjonegoro
Direktur Utama: Muhammad Rachmat Kaimuddin
Pemegang Saham mayoritas:
- PT Kreatif Media Karya/Grup Emtek (31,9%);
- API Hongkong Investment Limited (17,4%);
- Archipelago Investment Pte. Ltd (12,6%);
- Achmad Zaky Syaifudin (5,76%);
- New Hope Oca Limited (4,22%).
- Muhammad Fajrin Rasyid (3,53%)
Catatan khusus:
- Bambang PS. Brodjonegoro merangkap Komisaris Utama PT Telkom Tbk. (TLKM). Fajrin Rasyid merangkap Direktur TLKM. Dalam jajaran Komisaris ada juga nama Zannuba Arifah Chafsoh Rahman/Yenny Wahid);
- Bukalapak akan melakukan IPO pada harga Rp750-Rp850/lembar saham dengan target dana yang ingin diraih sebesar Rp19,32 triliun - Rp21,9 triliun.
===
TOKOPEDIA -- sudah merger dengan Gojek (berdasarkan Akta Perubahan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tanggal 29 Mei 2021)
Komisaris Utama: Garibaldi (Boy) Thohir
Direktur Utama: Andre Soelistyo
Pemegang Saham:
- Google Asia Pacific PTE. LTD (119.901 lembar saham Seri I, Seri M, dan Seri P senilai total RpRp59,9 miliar);
- Gamvest PTE. LTD (122.974 lembar saham Seri A, Seri D, Seri E, Seri F, Seri I, Seri M senilai total Rp50,45 miliar);
- PT Telekomunikasi Selular/Telkomsel (89.125 lembar saham Seri P senilai total Rp44,56 miliar);
- KKR Go Investments PTE. LTD (86.678 lembar saham Seri F dan Seri I senilai total Rp43,33 miliar);
- Tencent Mobility Limited (84.751 lembar saham Seri F, Seri G, Seri H, Seri I, dan Seri M senilai total Rp37,13 miliar);
- PT Astra International Tbk (69.604 lembar saham Seri I, Seri J, Seri M senilai total Rp34,8 miliar);
- WP Investments VI B.V (69.016 lembar saham Seri F dan Seri I senilai total Rp34,5 miliar);
- Taobao China Holding Limited (393.479 lembar saham Seri Q, Seri U, Seri V, dan Seri X senilai total Rp33,04 miliar).
Catatan khusus:
- Telkomsel adalah anak perusahaan Telkom yang membeli obligasi konversi tanpa bunga yang diterbitkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa senilai Rp6,4 triliun pada November 2020 dan Mei 2021.
- Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo dan merencanakan IPO. Valuasi GoTo diklaim mencapai US$40 miliar (Rp571 triliun).
===
KARIER.MU/SEKOLAH.MU (berdasarkan Akta PT Sekolah Integrasi Digital 25 Februari 2020)
Komisaris Utama: Mohamad Iwan
Direktur Utama: Najelaa Shihab
Pemegang saham:
- PT Cikal Teknologi Pendidikan (1.368.000 lembar saham senilai Rp136,8 juta);
- PT Inovasi Pintar Kreatif (951.160 lembar saham senilai Rp95,1 juta);
- PT Sahabat Inovasi Kreatif (608.560 lembar saham senilai Rp60,8 juta);
- Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya (61.480 lembar saham senilai Rp6,14 juta);
- Yayasan Guru Belajar (61.480 lembar saham senilai Rp6,14 juta);
- Ridhowati (23.375 lembar saham senilai Rp2,3 juta).
Catatan khusus:
- Najelaa Shihab adalah kakak presenter Najwa Shihab. Suaminya adalah Ahmad Fikri Assegaf, pendiri firma hukum Assegaf Hamzah & Partners.
- Firma hukum Assegaf Hamzah & Partners adalah konsultan hukum yang menangani merger Gojek dan Tokopedia;
- Ahmad Fikri Assegaf adalah mantan Komisaris Telkom yang kini baru diangkat sebagai Komisaris Pertamina.
===
PINTARIA (berdasarkan Akta PT Haruka Evolusi Digital Utama tanggal 30 Desember 2019)
Komisaris: Jasa Buana Adji
Presiden Direktur: Novistiar Rustandi
Pemegang saham:
- Harukaedu PTE. LTD (14.038.400 lembar saham senilai Rp14,03 miliar);
- Novistiar Rustandi (39.591 lembar saham senilai Rp39,5 juta);
- PT London Sukses Makmur Sejahtera (36.603 lembar saham senilai Rp36,6 juta);
- Gerald Wiratmo Adli Ariff (36.603 lembar saham senilai Rp36,6 juta);
- Tovan Krisdianto (36.603 lembar saham senilai Rp36,6 juta).
===
MAU BELAJAR APA (berdasarkan Akta PT Avodah Royal Mulia tanggal 19 Maret 2020)
Komisaris: Daniel Liejardi
Direktur: Jordan Kamal
Pemegang saham:
- Jordan Kamal (400 lembar saham senilai Rp400 juta);
- Daniel Liejardi (100 lembar saham senilai Rp100 juta).
===
Kesimpulannya sederhana:
Pada masa susah seperti saat ini, pemerintah memberikan komisi kepada 6 perusahaan swasta dan 1 BUMN mitra Prakerja sebesar rata-rata Rp210 miliar. Lihat sendiri pengendali perusahaan platform digital itu banyak badan hukum asingnya.
Memberikan pendapatan rata-rata Rp31,87 miliar kepada 224 lembaga pelatihan.
Memberikan proyek membuat video pelatihan/pelatihan yang harga satuan per paketnya rata-rata Rp4,19 miliar.
Barang ini memang harus ditulis panjang, supaya masyarakat tahu detail persoalannya. Apalagi, tak pernah ada satu pun laporan dari pemerintah berapa yang didapat oleh platform digital pada Kartu Prakerja tahun lalu.
Mereka takut ketahuan belangnya sama masyarakat. Ayo, kalau berani umumkan rinciannya sekarang. Ayo, bantah fakta dan data saya ini.
Kita patut marah atas permainan ini. Tapi tunda dulu marahnya karena presiden yang sekarang masih berkuasa. Nyaris mustahil barang ini diusut sekarang. 10 tahun Jokowi presiden, harus aman dan nyaman, tidak ada perkara (ini bisikan dari salah satu sumber saya).
Anda percaya duit negara triliunan itu tidak ada yang bocor untuk tikus-tikus? Untuk pendanaan politik? Untuk memperkaya diri sendiri? Untuk 2024? Untuk lobi dan pengamanan? Untuk proteksi hukum?
Anda percaya platform digital dan lembaga pelatihan makan semua duit itu sendiri dan tidak dipalak setoran oleh tikus-tikus negara?
Hadeuh. Punya Presiden begini amat, sih!
Kurang bukti apa lagi buat menghentikan permainan menyakitkan ini. Malah ditambah anggarannya.
Salam 8,4 Triliun.
*fb penulis
