Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menemukan setidaknya ada enam orang yang menjadi korban doxing oleh buzzer atau pendengung di media sosial. Berdasarkan hasil penelusuran Damar, ditemukan dua tanda pagar yang dijadikan tema serangan buzzer di media sosial Twitter, yakni "bongkar biang rusuh" dan "boneka kontras".
Awalnya, tagar "bongkar biang rusuh" berisi poster-poster demo Jokowi End Game, yang ramai sejak pukul 09.00 WIB Jumat pekan lalu. Namun warganet ramai mengolok dan mencibir isi poster tersebut. Beberapa saat kemudian, muncul tagar "boneka kontras" yang ditebar di Twitter. Konten kicauan itu lantas berubah menjadi doxing.
"Sasarannya Achmad Sofian dan Delpedro Marhaen. Total ada 718 materi doxing sejak Jumat pukul 09.00 WIB," kata Damar ketika dihubungi Tempo, kemarin.
Damar menjelaskan, mayoritas pelaku doxing itu merupakan akun-akun baru. Bahkan ada akun yang menjadikan materi doxing sebagai cuitan pertama sejak dibuat bulan lalu. Beberapa jam kemudian, arus kicauan berubah ke tagar "bongkar biang rusuh". Kali ini ada empat orang yang menjadi sasaran doxing, yaitu Ridho Maulana, Tafarel Giovanni Montero, Bagus Ramadhani, dan Miftahul Choir, anggota Blok Politik Pelajar.
Menurut Damar, kali ini pelaku doxing adalah akun-akun buzzer yang sudah kondang di Twitter sebagai barisan pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mencatat ada sekitar 4.000 unggahan yang dilakukan berbekal tagar "bongkar biang rusuh" sejak Jumat hingga Ahad lalu.
Damar berkesimpulan bahwa mereka sekadar kambing hitam. Kesimpulan itu diperoleh setelah ia mewawancarai dan mendampingi korban doxing tersebut. Damar sama sekali tak menemukan ada unggahan poster ajakan demonstrasi Jokowi End Game dari para tertuduh provokator itu.
Menurut Damar, mereka memang berencana berunjuk rasa pada Sabtu, 24 Juli lalu. Rencana itu dibahas melalui akun percakapan Discord, yang anggotanya adalah aktivis Blok Politik Pelajar. "Tapi yang mereka rencanakan bukan aksi Jokowi End Game. Justru yang mem-posting poster itu di luar grup Discord tersebut," kata Damar.
Salah satu korban doxing, Delpedro Marhaen, membantah tuduhan sebagai otak seruan aksi Jokowi End Game. Delpedro mengatakan ia dan kawan-kawan di organisasi Blok Politik Pelajar memang merencanakan aksi pada Sabtu pekan lalu. Namun demonstrasi itu bukan bermaksud mengumpulkan banyak orang dengan sasaran Istana Negara.
"Aksi kami rencananya sekitar 20 orang dan hanya bagi selebaran edukasi ke warga sekitar Tanah Abang (Jakarta)," kata Delpedro, kemarin.
Selain di Jakarta, aksi sporadis direncanakan di sejumlah kota. Inti kegiatan mereka tak jauh berbeda, yaitu membagikan selebaran edukasi dan memborong dagangan pedagang kaki lima.
Namun Delpedro tak bersedia menjelaskan lebih detail mengenai grup Discord yang menjadi sarana komunikasi ia dan rekan-rekannya tersebut. Dia hanya membantah anggapan bahwa Blok Politik Pelajar telah disusupi pihak lain yang sengaja ingin menggembosi kelompoknya.
"Kami kenal satu per satu orangnya dan memang diawali pertemanan yang sudah lama," katanya.
Sesuai dengan analisis sumber Tempo yang juga pakar teknologi informasi, poster ajakan demo Jokowi End Game dan serangan doxing merupakan langkah antisipasi buzzer dan intelijen untuk menggagalkan potensi demonstrasi pada Sabtu pekan lalu tersebut. Sebab, momen itu merupakan hari protes internasional yang menjadi agenda tahunan kaum kiri dengan topik yang beragam. Pada hari itu, ribuan orang menggelar unjuk rasa di sejumlah negara, seperti Australia, Italia, Prancis, dan Yunani.
"Untuk mencegah kemungkinan demo menjalar di Indonesia, dibikin skenario Jokowi End Game untuk menggembosi orang-orang yang berencana menggelar demonstrasi di hari itu," kata sumber Tempo ini.
Menurut sumber Tempo ini, mayoritas kicauan yang isinya menuntut menurunkan Jokowi di Twitter didominasi oleh orang-orang yang sejak awal tidak suka dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Singkat kata, mereka adalah sisa-sisa polarisasi pemilihan presiden 2019.
Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, menyebutkan sejak awal aksi Jokowi End Game itu merupakan hoax atau berita bohong. Menurut Wawan, BIN telah mendalami ajakan demonstrasi tersebut. Hasilnya, para pelaku urung melanjutkan aksi lantaran minimnya partisipasi. Para simpatisan berpikir bahwa melakukan aksi di tengah masa pandemi Covid-19 sangat berisiko.
Adapun soal tuduhan antisipasi intelijen terhadap rentetan unjuk rasa hari protes internasional, Wawan menegaskan bahwa pemerintah tak melarang kegiatan unjuk rasa. Namun, kata dia, kondisi pandemi Covid-19 sangat tidak dianjurkan untuk menggelar unjuk rasa yang mengumpulkan banyak orang.
"Sebaiknya kritik, saran, atau masukan dilakukan melalui cara lain yang lebih aman dan elegan. Kami tidak anti-kritik, tapi berikan solusinya juga," kata Wawan, kemarin.
(Sumber: Koran Tempo, 28/7/2021)
