BEM KM Unnes melakukan aksi digital melalui unggahan di media sosial Instagram dalam rangka mengkritik rezim pemerintahan, Rabu (7/7).
Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama mengatakan, kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa politisi PDI Perjuangan itu merupakan simbol DPR RI.
Selaku ketua dewan, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
Mislanya, Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), UU tentang Minerba, dan UU tentang Cipta Kerja.
"Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ujar Wahyu Suryono Pratama dalam keterangan tertulis, Rabu.
Wakil Presiden RI Maruf Amin dijuluki sebagai "The King of Silent" berdasarkan kajian. Wahyu Suryono Pratama mengatakan, Wapres Maruf pada masa pandemi Covid-19 harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," kata Wahyu Suryono Pratama.
Anehnya, beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, Wapres Maruf justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardlu kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," sebut Wahyu Suryono Pratama.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sudah terlebuh dahulu memberi gelar "The King of Lip Service" untuk Presiden Joko Widodo.
Wahyu Suryono Pratama mengatakan, Presiden Jokowi dinilai kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Negara, dan mengingkari janji politiknya.
Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi.
"Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," ucap Wahyu Suryono Pratama.
Atas semua kritikan yang dilemparkan BEM KM Unnes tersebut, mereka menyertakan hashtag alias tanda pagar #IndonesiaPoliticalTroll. [rmol]
