Ekonom senior itu kemudian meluruskan, dan menyebut para buzzer tersebut tidak pandai dalam membaca kinerja seorang pejabat. Menurut Rizal, selain kinerja ada faktor lain yang membuat seorang pejabat digantikan.
Setidaknya ada 3 faktor utama yang membuat seorang pejabat dapat digantikan. Pertama yakni pejabat tersebut melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Kedua dalam posisi tersebut sudah waktunya melakukan reorganisasi. Yang ketiga, yakni karena pejabat tersebut tidak bisa dikendalikan.
Rizal mengaku dipecat karena tidak mau dikendalikan dan melawan para cukong reklamasi.
"BuzzeRp oon sangat doyan beri label pecatan, Krn tidak cerdas baca kinerja. Pejabat dipecat krn 3 sebab: KKN, reorganisasi, dan 'tidak bisa dikendalikan'. RR dipecat krn tidak bisa dikendalikan krn selalu lawan korupsi & kolusi dan ganggu cukong reklamasi. Gitu aja ribet," kata Rizal dalam akun twitternya @RamliRizal, Senin, 26 Juli 2021
Pada periode pertama Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli sempat menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.
Namun, Rizal hanya menjabat kurang dari satu tahun. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 2016, Rizal Ramli digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
BuzzeRP2 oon sangat doyan beri label pecatan 😄Krn tidak cerdas baca kinerja. Pejabat dipecat krn 3 sebab: KKN, reorganisasi, dan 'tidak bisa dikendalikan'. RR dipecat krn tidak bisa dikendalikan krn selalu lawan Korupsi & Kolusi dan ganggu cukong reklamasi. Gitu aja ribet 😄
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) July 26, 2021
